Friday, November 30, 2007

MENINGKATKAN P.A.D MELALUI SINERGITAS NELAYAN,

Indonesia sebagai negara maritim telah berabad-abad lamanya dikenal dan disegani oleh negara-negara lain khususnya di kawasan Asia Pasifik. Jika kita menarik garis ke belakang, maka banyak bukti-bukti/fakta konkret mengenai hal ini, misalnya kepiawaian dan ketangguhan pelaut-pelaut Bugis-Makassar dan Sangihe yang mengarungi lautan luas sampai ke negara-negara tetangga. Dewasa ini dengan luas wilayah laut sebesar 5,8 juta km2 yang terdiri atas 2,8 juta km2 perairan kepulauan, 2,7 juta km2 wilayah Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan 0,3 juta km2 luas laut wilayah dengan berbagai potensi kekayaan alam kelautan yang dimiliki Indonesia, maka seharusnyalah Indonesia bisa memegang peranan penting dalam percaturan perdagangan dunia khususnya dari hasil tangkapan/sumberdaya laut.
Namun sangat ironis sekali, dengan luas wilayah laut sebesar itu, tapi hasil tangkapan sampai pada tahun 2001 baru mencapai 4.118.000 ton/tahun. Sangat jauh jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, misalnya China yang luas lautnya hanya 503.209 km2 atau 8,81% dari luas laut Indonesia namun hasil tangkapan per tahunnya bisa mencapai 24.433.321 ton ataupun dengan Thailand (sesama negara Asean), dengan luas laut hanya sebesar 276.769 km2 atau 4,84% dari luas laut Indonesia, namun hasil tangkapannya bisa mencapai 3.501.772 ton/ tahun, sungguh kenyataan ini sangat memilukan dan memalukan bangsa kita (Sumber data: ekspos.com, 2001).
Padahal secara keseluruhan wilayah laut Indonesia mencapai 75,30% dari seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan jika dibandingkan dengan negara-negara lain, maka Indonesia merupakan negara kedua terbesar luas wilayah lautnya. Di lain pihak, potensi perikanan Indonesia yang dapat ditangkap diperkirakan sebanyak 6,7 juta ton/tahun “plus” di kawasan ZEEI sebanyak 2,3 juta ton/tahun, sehingga jika dioptimalkan, maka potensi perikanan Indonesai merupakan 10% dari total suplay ikan dunia (Siaran pers Indonesian Market Watch). Namun ironi kembali dihadapi oleh perikanan tangkap Indonesia, dimana Indonesia mengalami minus pada ekspor perikanan tangkap terlihat dari volume ekspor ikan tuna, cakalang dan tongkol dalam bentuk segar + beku pada tahun 1998 mencapai 59.088 ton dengan nilai US$ 99.659, sedangkan produk olahannya mencapai volume 36.934 ton dengan nilai US$ 97.471. Volume dan nilai ekspor ini sangat tidak seimbang dengan impor Indonesia terhadap hasil perikanan, dimana volume import ikan segar + beku hanya sebesar 102.631 kg namun nilai impornya sangat mencolok yaitu sebesar US$ 140.701 dan impor hasil olahan volumenya hanya sebesar 444.772 kg dengan nilai impor sebesar US$ 254.941 (sangat fantastis sekaligus “mengagumkan), disatu pihak Indonesia dikatakan sebagai negara dengan luas laut terbesar kedua namun dalam kegiatan ekspor hasil perikanannya selalu minus (sumber data Dep.Kelautan dan Perikanan, 2001).
Sulawesi Utara dengan luas wilayah laut 504.981 km2 yang terdiri dari 314.981 km2 wilayah territorial (12 mil) dan 190.000 km2 wilayah ZEEI merupakan salah satu daerah sentra pengembangan perikanan dan kelautan di kawasan Indonesia Timur, selain Provinsi Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Papua. Dengan panjang pantai 1.985 km yang terletak pada posisi koordinat 0o20’ – 5o40’ LU dan 129o8’ – 127o15’ BT beriklim tropis memungkinkan segala macam jenis ikan hidup sepanjang tahunnya. Dengan wilayah penangkapan yang meliputi Laut Maluku, Teluk Tomini (sebelum Gorontalo berpisah), Laut Sulawesi dan Samudra Pasifik diperkirakan produksi hasil lautnya mencapai 1.491.000 ton/tahun tangkap yang terdiri dari perairan territorial sebesar 1.022.600 ton/thn dan ZEEI sebesar 468.400 ton/thn. Sedangkan produksi yang dicapai Sulawesi Utara pada tahun 2001 sebesar 183.861,6 ton sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa stok ikan masih sangat banyak dan melimpah di alam. Potensi lainnya adalah produksi nener bandeng sebesar ± 5 juta ekor/tahun, yang selama ini dimanfaatkan untuk kebutuhan daerah/dalam negeri dan ekspor ke luar negeri.
Berdasarkan data Disperindag Sulawesi Utara, selama Kwartal I tahun 2000 penulis mencermati terdapat 5 besar komoditi andalan ekspor perikanan Sulut dari hasil industri dan non industri (sudah termasuk produksi dari Prov.Gorontalo sewaktu masih menjadi daerah Tingkat II Sulut) berasal dari hasil laut. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 01 dibawah ini.
Tabel 01. Lima besar hasil ekspor perikanan Sulut (termasuk Gorontalo)
No Komoditi Volume (kg) Nilai (US $)
1 Ikan cakalang kaleng 3.697.558,50 4.718.985,17
2 Ikan laut beku campuran 15.752.472 4.669.039,50
3 Ikan kayu 1.180.825 3.872.455,43
4 Ikan malalugis umpan beku 1.366.860 1.528.821,80
5 Mutiara 54,70 1.492.840,01
Sumber : Disperindag Sulut (2000)

Disamping itu, jika ditinjau dan dibandingkan dengan 5 besar hasil ekspor Sulut dari sector industri dan non industri pertanian umum selama Kwartal I tahun 2000, ternyata produk perikanan berada pada peringkat yang bergengsi (Tabel 02).
Tabel 02. Lima Besar Komoditi Ekspor Pertanian Umum Sulut (termasuk Gorontalo)
No Komoditi Volume (kg) Nilai (US $)
1 Minyak kelapa kasar 101.342.495 54.896.129,35
2 Ikan cakalang kaleng 3.697.558,50 4.718.985,17
3 Ikan laut beku campuran 15.752.472 4.669.039,50
4 Bungkil kopra 45.513.133 4.537.366,50
5 Biji pala 666.470 4.361.120
Sumber : Disperindag Sulut (2000)

Dari data-data tersebut terlihat bahwa untuk ke depan, yang paling prospektif menjadi andalan pemasukan devisa daerah Sulawesi Utara adalah mutiara, sebab dengan volume ekspor yang relative kecil ternyata dapat mendatangkan devisa yang sangat besar. Jadi jelaslah bahwa sebenarnya Sulut dalam era OTDA ini, cukup kaya akan pemasukan devisa daerah.

Memang suatu keadaan yang sangat dilematis jika dengan kekayaan sumberdaya perikanan dan kelautan itu, Indonesia justru menjadi negara yang tidak bisa mengecap kekayaannya sendiri, hal ini lebih dikhususkan pada para nelayan yang seharusnya menjadi subyek pembangunan dan bukannya menjadi obyek pembangunan. Merupakan suatu penghisapan besar-besaran yang tidak dapat ditolerir lagi yang terjadi sekarang ini, dimana segala kemudahan berusaha dalam bidang perikanan dan kelautan umumnya hanya dikhususkan pada segelintir pengusaha yang notabene tidak punya rasa nasionalisme dan tidak berbasis kerakyatan, sebab kebanyakan mereka adalah pure foreign people dan orang-orang Indonesia namun hanya mementingkan perut mereka dan kroni-kroni mereka sehingga tertutuplah mata hatinya untuk berterima kasih kepada tanah air yang telah memberikan kekayaan pribadi yang melimpah. Hal ini rata-rata terjadi di wilayah-wilayah sentra perikanan Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Utara.
Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu faktor penghambat pemberdayaan wilayah dalam mengeksploitasi sumberdaya laut dan perikanan adalah masalah kebijakan/regulasi dan kelembagaan di bidang perikanan. Disamping itu lemahnya Monitoring, Controlling, Surveileance (MCS) sebagai akibat lemahnya armada pengamanan laut yang dimiliki Indonesia semakin memperburuk hal ini. Penulis sering mengadakan penelitian di beberapa sentra perikanan Sulut dan Gorontalo dengan mewawancarai para nelayan setempat. Ternyata diperoleh informasi yang relative sama dan cukup memilukan, dimana banyak dari para nelayan tersebut ketika melakukan aktivitas penangkapan di laut lepas mendapatkan terror berupa ancaman dan pengusiran dengan senjata api dari nelayan-nelayan asing dan kejadian itu berlangsung di wilayah laut Indonesia. Sehingga, akhirnya kebanyakan mereka hanya melakukan penangkapan ikan pada perairan kurang dari 12 mil (jauh menjorok ke dalam dari wilayah teritorial), akibatnya hasil tangkapan kurang serta kualitas ikan yang tidak memenuhi standar pabrik.
Hal ini sungguh sangat ironis, sebab notabene para nelayan asing itu merupakan “pencuri-pencuri” sumberdaya ikan Indonesia. Maka solusi yang terpenting yang harus diambil pemerintah adalah deregulasi, debirokratisasi bidang perikanan khususnya perikanan tangkap dan perkuat/percanggih serta perbanyak armada-armada pengawas di wilayah laut Indonesia umumnya dan khususnya di wilayah laut Indonesia Timur, sebab sudah menjadi rahasia umum bahwa wilayah laut Indonesia timur relative lemah dalam pengawasan.
Sementara itu, saat ini diperkirakan secara nasional jumlah nelayan pesisir pantai yang hidupnya masih di bawah garis kemiskinan telah mencapai 10 juta orang. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan penulis, kebanyakan nelayan-nelayan di Sulut bahkan di Indonesia pada umumnya, terikat dengan sistem ijon yang tidak memungkinkan mereka untuk menikmati ikan hasil tangkapannya secara maksimal. Sedangkan bantuan dari pemerintah dan lembaga perbankan masih sangat kurang untuk pengadaan kapal penangkap ikan dan alat pancing yang layak. Berdasarkan data perkembangan struktural armada penangkapan ikan diketahui bahwa armada penangkapan didominasi oleh armada kapal skala kecil yang mengakibatkan kecilnya produktivitas yang akhirnya mengakibatkan rendahnya pendapatan rata-rata nelayan., seperti terlihat pada Tabel 03.


Tabel 03. Data Jumlah Armada Penangkapan Ikan di Sulawesi Utara tahun 2001
Tipe Kapal Jumlah
Tanpa motor 26.610
Motor Tempel 4.751
Sub total Skala kecil 31.361
Motor dalam (< 30 GT) 579
Motor dalam (> 30GT) 148
Sub total skala besar 727
T o t a l 32.088
Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Sulut (2002)

Dari data jumlah armada penangkapan di Sulut tersebut dapat dikemukakan bahwa Provinsi Sulawesi Utara masih lemah dalam hal armada penangkapan ikan, sebab sebagian besar didominasi oleh perahu tanpa motor dalam hal ini umumnya jenis londe dan pelang kecil. Bagaimana mungkin, kita dapat mengeksploitasi sumberdaya laut yang begitu melimpah dengan luas laut yang begitu besar serta wilayah ZEEI yang begitu luas hanya dengan mengandalkan perahu-perahu penangkap ikan skala kecil dan masih tradisional. Untuk itulah keberpihakan pengusaha dan perbankan dengan modalnya, pemda dengan policy and regulation yang terbuka dan mendukung serta institusi-institusi R&D daerah dengan teknologi-teknologinya, semakin perlu dan harus berperan dalam mendukung dan memfasilitasi nelayan-nelayan tradisional di Sulut dan Gorontalo.

Dukungan dan Peranan Institusi R&D (Research and Development) Daerah
Dari data-data potensi dan produksi tersebut semakin terlihat bahwa Provinsi Sulawesi Utara khususnya, sebenarnya mampu bersaing di pasar dunia dalam sector perikanan dan kelautan, disamping juga merupakan pasokan devisa yang sangat besar untuk penambahan dan peningkatan PAD. Sebagai catatan dapat dikemukakan bahwa target PAD Sulut dari sector perikanan pada tahun anggaran 1999/2000 sebesar Rp 150 juta dengan realisasi sebesar Rp 140.269.475 (93,5%). Jadi, mengapa selama ini seolah-olah sector ini seperti dimarjinalkan, dalam artian kurangnya keberpihakan Pemerintah Daerah dalam sektor ini, padahal kenyataannya hasil ekspor perikanan Sulut kedua terbesar pemasok devisa daerah dari sektor pertanian umum (Lihat Tabel 02). Keberpihakan bukan hanya dalam factor regulasi/undang-undang/perda dan lain sebagainya, tapi juga deregulasi dalam bidang permodalan/kredit ringan untuk nelayan, belum nampak adanya intervensi Pemda khususnya dalam percepatan akses kredit agar lebih cepat dan mudah dalam pengurusan dan pengucurannya. Sebab masih terlalu banyak dan berbelit-belit syarat-syarat yang diajukan oleh pihak pemegang dana (perbankan dan lembaga perkreditan lainnya) yang kesemuanya itu notabene sangat memberatkan pihak nelayan kecil dan menengah, diperparah lagi dengan terus naiknya harga BBM, dimana harga jual di tingkat nelayan dapat 2 – 3 kali lipat dari harga pasaran.

Disamping itu, dukungan institusi R&D sepertihalnya BPTP, dibidang ini dirasakan masih terbatas. Tidak lain disebabkan juga karena kurang berpihaknya Pemda pada institusi-institusi R&D daerah khususnya di era otonomi ini. Karena mungkin oleh Pemda institusi-institusi seperti ini masih dianggap institusi non-profit. Sehingga untuk pengembangan bidang perikanan daerah yang lebih lanjut dan lebih maju lagi, perlu adanya sinergitas antara keempat komponen besar ini, yaitu nelayan, industri perikanan, institusi R&D dan pemerintah daerah.
Sebagai contoh dukungan institusi R&D daerah dalam hal ini BPTP Sulut untuk pengembangan bidang perikanan dan kelautan, salah satunya pada tahun 2000 lewat Penelitian Analisis Komparatif dan Kompetitif Beberapa Komoditas Pertanian Umum Sulawesi Utara pada dua kabupaten yaitu Bolmong dan Satal. Khusus komoditas perikanan, maka hasil analisis kompetitif komoditas ikan tuna/cakalang, layang, mas/nila di Kab.Bolmong diperoleh bahwa berdasarkan harga minimal, untuk komoditas ikan Tuna/cakalang memiliki keuntungan kompetitif terhadap ikan layang pada harga minimal Rp. 108.060 per kg, dan terhadap ikan mas/nila Rp. 4.238 per kg. Sedangkan untuk komoditas ikan layang agar memiliki keuntungan kompetitif terhadap ikan tuna/cakalang maka harga minimal harus Rp. 3.943 per kg, terhadap ikan mas/nila Rp. 3.933/kg. Untuk komoditas ikan mas/nila agar tetap memiliki keuntungan kompetitif terhadap ikan tuna/cakalang maka harga minimal harus Rp. 11.402/kg dan terhadap ikan layang Rp. 232.905/kg (Sumber Data: Hasil Penelitian Kindangen, dkk.,2000)
Dari hasil analisis tersebut dapat dikemukakan bahwa komoditas ikan tuna/cakalang mampu bersaing dengan mas/nila. Komoditas tersebut makin unggul dibandingkan jika bersaing dengan komoditas ikan layang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komoditas ikan tuna/cakalang paling kompetitif dibanding komoditas ikan mas/nila dan ikan layang.
Sedangkan hasil analisis komparatif menunjukkan bahwa untuk usaha petani ikan-nelayan ketiga komoditi perikanan di Kabupaten Bolaang Mongondow cukup efisien dan menguntungkan,seperti terlihat dari nilai DRCR (Domestic Resources Cost Ratio)<1. Nilai DRCR untuk komoditi ikan tuna/cakalang 0,52, ikan layang 0,61dan ikan mas/nila 0,69. Hal ini memberi arti bahwa untuk satu dollar devisa yang dihasilkan dapat mendatangkan nilai tambah sebesar US$ 0,48 untuk komoditi ikan tuna/cakalang, US$ 0,39 untuk ikan layang dan US$ 0,31 untuk ikan mas/nila, dengan nilai kurs US$ 1 = Rp 9000. Atau untuk setiap 1.000 dollar devisa yang didatangkan akibat mengeksport ikan,hanya akan dibutuhkan biaya sumberdaya dalam negeri Rp 3.600 untuk produksi ikan tuna/cakalang, Rp 2.925 untuk ikan layang dan Rp 2.325 untuk ikan mas/nila.
Produksi ikan di Kabupaten Bolaang Mongondow mampu mendatangkan nilai tambah sebesar US $ 480 untuk ikan tuna/cakalang, US$ 390 untuk ikan layang dan US $ 310 untuk ikan mas/nila per 1000 dollar devisa yang dihasilkan (Kindangen, dkk, 2000).
Sedangkan di Kabupaten Sangihe Talaud diperoleh hasil analisis kompetitif komoditi perikanan sebagai berikut : Untuk komoditi ikan tuna/cakalang memiliki keuntungan kompetitif terhadap ikan layang pada harga minimal Rp.3.033/kg, dan terhadap ikan karang Rp. 4.276/kg. Untuk komoditi ikan layang agar memiliki keuntungan kompetitif terhadap ikan tuna/cakalang maka harga minimal harus Rp. 5.751/kg dan terhadap ikan karang Rp. 4.849/kg. Untuk komoditi ikan karang agar tetap memiliki keuntungan kompetitif terhadap ikan tuna/cakalang maka harga minimal harus Rp. 6.869/kg dan terhadap ikan layang Rp. 4.506/kg (Sumber data : Hasil Penelitian Kindangen, dkk.,2000).
Dapat dikemukakan bahwa komoditi ikan tuna/cakalang cukup bersaing dengan ikan karang dan lebih unggul dibanding bersaing dengan ikan layang. Dengan demikian komoditi ikan tuna/cakalang lebih kompetitif dibanding kamoditi ikan karang dan ikan layang.
Hasil analisa keunggulan komparatif menunjukkan bahwa untuk usaha petani ikan-nelayan ketiga komoditi perikanan di Kabupaten Sangihe dan Talaud cukup efisien dan menguntungkan karena nilai DRCR<1. Nilai DRCR untuk komoditi ikan tuna/cakalang 0,41, ikan layang 0,40 dan ikan karang 0,41. Hal ini memberi arti bahwa untuk satu dollar devisa yang dihasilkan dapat mendatangkan nilai tambah sebesar US$ 0,59 untuk komoditi ikan tuna/cakalang, US$ 0,60 untuk ikan layang dan US$ 0,59 untuk ikan karang, dengan nilai kurs US$ 1 = Rp 9000. Atau untuk setiap 1.000 dollar devisa yang didatangkan akibat mengekspor ikan, hanya akan dibutuhkan biaya sumberdaya dalam negeri Rp. 3.690 untuk produksi ikan tuna/cakalang, Rp. 3.600 untuk ikan layang dan Rp. 5.310 untuk ikan karang.
Produksi ikan di Kabupaten Sangihe Talaud mampu mendatangkan nilai tambah sebesar US $ 410 untuk ikan tuna/cakalang, US$ 400 untuk ikan layang dan US $ 410 untuk ikan mas/nila per 1000 dollar devisa yang dihasilkan (Sumber data : Hasil Penelitian Kindangen, dkk. ,2000).
Pada tahun berikutnya (2001) dilakukan pula penelitian yang sama di Propinsi Gorontalo, khususnya di Kabupaten Gorontalo. Termasuk dari sektor perikanan yaitu komoditas ikan tuna/cakalang dan layang serta ikan mas/nila, yang merupakan komoditas andalan baik di Sulut maupun di Gorontalo. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa ternyata tingkat pendapatan rata-rata nelayan di Kabupaten Gorontalo dari kegiatan penangkapan ikan tuna (termasuk cakalang) adalah sebesar Rp 55.200.000/tahun dari jumlah trip tangkapan sebanyak 110 trip/tahun dengan produksi ikan per tahunnya sebesar 8.800 kg dengan nilai jual satuan rata-rata Rp 6000/kg. Sedangkan dari ikan layang diperoleh produksi rata-rata per tahunnya sebesar 375.000 kg dari total trip rata-rata 250 kali. Menghasilkan pendapatan kotor (nilai jual) sebesar Rp 2.062.500.000/tahun (Kindangen, dkk, 2001). Data-data tersebut hanya berasal dari para nelayan tradisional dengan armada dan alat tangkap berupa pelang dan hand line serta pamo dan purse seine, yang rata-rata kapasitasnya tidak lebih dari 5 GT.
Sedangkan berdasarkan hasil analisis komparatif pada ketiga komoditi perikanan Kab.Gorontalo tersebut, diperoleh bahwa komoditi-komoditi besar tersebut cukup efisien dan menguntungkan, karena perolehan nilai DRCR<1. Nilai DRCR ikan tuna/cakalang 0.10, ikan layang 0.31 dan ikan mas/nila 0.19, yang artinya bahwa untuk satu dollar devisa yang dihasilkan dapat mendatangkan nilai tambah sebesar US$ 0.90 (untuk ikan tuna/cakalang), US$ 0.69 untuk ikan layang, dan US$ 0.81 untuk ikan mas/nila, dengan nilai kurs US$ 1 = Rp 9000. Atau dengan kata lain, untuk setiap US $ 1000 devisa yang didatangkan akibat mengekspor ikan membutuhkan biaya sumberdaya dalam negeri sebesar US $ 100 untuk produksi ikan tuna/cakalang, US $ 310 untuk produksi ikan layang dan US $ 190 untuk ikan mas/nila. Sehingga dapat dikatakan bahwa produksi ikan di Kabupaten Gorontalo mampu mendatangkan nilai tambah sebesar US $ 900 untuk ikan tuna/cakalang, US $ 690 untuk ikan layang (Kindangen, dkk, 2001).

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis keuntungan kompetitif antar komoditas perikanan tersebut, diperoleh bahwa ditinjau dari segi harga minimal, untuk komoditas ikan tuna/cakalang agar memiliki keuntungan kompetitif terhadap ikan layang, maka harga minimal harus tetap Rp 54.089/kg dan terhadap ikan mas/nila Rp 3.494/kg, sedangkan untuk ikan layang agar memiliki keuntungan kompetitif terhadap ikan tuna/cakalang, maka harga minimal harus tetap Rp 4.320/kg dan terhadap ikan mas/nila Rp 4.257/kg. Untuk ikan mas/nila agar tetap memiliki keuntungan kompetitif terhadap ikan tuna/cakalang, maka hrga minimal harus Rp 21.192/kg dan terhadap ikan layang Rp 231.870/g (Sumber data : Hasil Penelitian Kindangen, dkk. ,2001).
Sehingga dapat dikatakan bahwa komoditas ikan tuna/cakalang mampu bersaing dengan ikan mas/nila dan ikan tuna/cakalang lebih unggul bersaing dengan ikan layang, maka ikan tuna/cakalang berdasarkan hasil penelitian ini dianggap paling kompetitif dibanding ikan layang dan ikan mas/nila.
Jadi jelaslah, bahwa pada intinya ikan tuna termasuk pula familinya cakalang , disusul ikan layang, pada umumnya merupakan “The leader commodity for export” untuk Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Disamping itu produksinyapun masih cukup melimpah. Sehingga dari rekomendasi institusi R&D (dalam hal ini, BPTP) ini, oleh pihak PEMDA dapat dirumuskan suatu kebijakan mengenai: misalnya penerapan konsep MCS (Monitoring, Controlling, Surveileance) yang benar-benar mantap, tentu dengan meningkatkan kemampuan armada-armada tangkap dan kemampuan armada-armada pengawas dan pengamanan laut dalam hal ini TNI-AL dan POL-Air. Sedangkan dari segi human resources dalam hal ini kemampuan dan ketrampilan nelayan tidak perlu diragukan lagi, karena sebenarnya kemampuan dan ketrampilan nelayan-nelayan Sulut dan Gorontalo tidak kalah dengan kemampuan dan ketrampilan nelayan-nelayan asing, semisal Philippina, Thailand atau Taiwan. Nelayan-nelayan Sulut dan Gorontalo hanya ketinggalan dalam segi fasilitas sarana penangkapan. Disamping itu, untuk lebih mensejahterakan nelayan kecil dan menengah perlu adanya kucuran Kredit Usaha Kecil (KUK) untuk pengembangan usaha mereka, agar supaya kualitas, kuantitas dan kontuinitas semakin tinggi yang berdampak langsung pada perbaikan pendapatan nelayan tersebut. Selain itu kebijakan akses pasar dan keamanan investasi harus lebih diperbesar, dipermantap dan terbuka, agar industri-industri perikanan yang berskala ekspor tapi berbasis kerakyatan menjadi lebih diprioritaskan dan lebih menjamur, yang pada akhirnya daerah dapat meraup devisa yang lebih besar lagi dari the leading sector ini.
Sebenarnya jika para pengambil kebijakan daerah (baik Sulut maupun Gorontalo) lebih jeli dan cermat memperhatikan data-data hasil penelitian ini, maka tanpa prediksi lagi, tapi sudah dapat dipastikan bahwa jika para nelayan tersebut diberi kemudahan dalam hal suntikan modal dan perbaikan armada tangkap minimal > 20 GT, maka pasti produksi ikan hasil tangkapan akan lebih meningkat dan pendapatan juga meningkat. Otomatis kuantitas dan kualitas serta kontuinitas hasil tangkap juga dapat dijamin terutama untuk kebutuhan industri pengalengan ikan. Sebab sampai saat ini banyak industri pengalengan ikan justru mendatangkan bahan baku ikan segar dan beku dari nelayan luar negeri, misalnya dari Philippina, sebab kualitas, kuantitas dan kontuinitas hasil tangkapannya lebih baik dari hasil tangkapan nelayan Sulut dan Gorontalo. Sehingga, dengan adanya sinergitas antara industri, nelayan, pemda yang didukung oleh hasil-hasil kajian dari institusi R&D maka, dapat dipastikan, tanpa prediksi lagi, target peningkatan PAD 5 – 10 tahun kedepan bisa tercapai. Misalnya target peningkatan PAD Sulut pada 2005 yang sebesar Rp 1,5 Milliar bisa dipastikan bukan hanya tercapai tapi juga dapat terlampaui.

Dukungan dan Peranan Pemerintah dalam Bidang Perikanan dan Kelautan
Suatu ciri penting daripada perikanan laut adalah “common property” atau “open acces” yang cenderung tidak adanya hukum tentang pemilikan sumberdaya tersebut. Hal ini mendorong pada sebagian wilayah tertentu terjadi upaya penangkapan yang berlebihan, sebagai akibat dari perkembangan teknologi penangkapan dan meningkatnya permintaan terhadap produksi perikanan, namun umumnya hal tersebut hanya dilakukan oleh para pengusaha asing kuat dengan mendompleng nama dan bendera Indonesia dan terutama didukung pula oleh fasilitas yang disediakan oleh para kaum kapitalis Indonesia.
Potensi perikanan yang begitu besar dengan dengan luasnya mencapai dua kali luas daratan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan nelayan kecil Indonesia dan harga jual ikannya mencapai US$ 4000 per ton (dalam bentuk fish fillet) masih belum mendapatkan perhatian dan dukungan penuh dari pemerintah bila dibandingkan dengan komoditi lainya. Hal ini dapat dibandingkan dengan potensi sumberdaya alam lain yang terdiri dari:
Tabel 04. Dukungan Pemerintah pada Beberapa Hasil Sumberdaya Alam Indonesia
No
Keterangan Nilai Jual Dukungan Pemerintah
1. Hasil hutan/kayu US$ 200 per m3 SKB tiga menteri
2. Tebu/bahan gula pasir US$ 12 – US$ 13 per ton TRI, KUT, dan tata niaga lainnya
3. Beras US$ 315 per ton Bulog dan Dolog
Sumber : ekspos.com (2001)

Hasil perikanan seperti yang disebutkan dalam “Protekan 2003” dimana untuk sektor perikanan di bidang penangkapan akan menyumbang devisa sebesar US$ 2,64 milyar dan jika ikan hasil tangkapan tersebut diolah menjadi fish fillet maka akan menghasilkan tambahan devisa menjadi US$ 6,79 milyar. Sedangkan penambahan devisa sektor perikanan di luar penangkapan adalah sebesar US$ 7,36 milliar sehingga total penambahan devisa dari sektor perikanan adalah sebesar US$ 14,15 milliar. Sungguh merupakan mimpi yang mejadi kenyataan jika saja pemerintah benar-benar melihat kenyataan ini dengan memberi dukungan penuh pada sektor perikanan dan kelautan, terutama dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersifat memproteksi kekayaan sumberdaya laut Indonesia dari jarahan pihak asing yang berlipstikkan Indonesia. Disamping itu juga, sangat perlu dukungan dalam hal kemudahan mendapatkan skim-skim kredit, terutama bagi nelayan kecil dan menengah.
Maraknya penangkapan ilegal di perairan Indonesia tidak lepas dari lemahnya pengawasan, pengontrolan dan pemeriksaan (konsep MCS = Monitoring, Controlling, Surveileance) ditambah lagi dengan lemahnya undang-undang dan peraturan di bidang perikanan semakin merangsang para “pencuri” asing tersebut merambah kekayaan laut Indonesia sehingga para nelayan Indonesia hanya bisa menangkap ikan-ikan sisa. Sebagai fakta nyata, telah terjadi pemagaran perairan laut di wilayah Sulawesi, Maluku dan Irian/Papua oleh rumpon-rumpon asing yang berada tepat di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia.
Berdasarkan wawancara yang sering penulis lakukan di beberapa Desa Nelayan di Sulawesi Utara diperoleh fakta bahwa bekurangnya hasil tangkapan para nelayan tersebut bukan karena terjadinya over fishing, namun karena disebabkan ikan-ikan tuna dan cakalang yang akan bermigrasi dan beruaya di perairan Indonesia pada bulan-bulan tertentu tertahan di rumpon-rumpon lepas pantai milik beberapa pengusaha asing yang mendapat “fasilitas istimewa” dari pemerintah Indonesia sendiri (hasil wawancara penulis dengan nelayan-nelayan kecil dan menengah di wilayah Gorontalo, Molibagu, Belang, Bunaken-Manado Tua dan Sangihe Talaud).

Konsep Sistem Cluster Industry
Konsep ini sebenarnya merupakan pengembangan dari konsep system agribisnis/agroindustri yang sudah ada sebelumnya. Dalam model kelompok industri ini suatu mata rantai dalam agribisnis yang biasanya saling berhubungan tapi berjalan sendiri-sendiri, telah dihilangkan. Sehingga mata rantai-mata rantai dalam agribisnis tersebut selain tetap berhubungan satu sama lain tapi juga berjalan secara simultan dan dalam irama yang sama. Hal ini dapat mengurangi gap antara mata rantai-mata rantai tersebut. Konsep pengembangan ini dapat dilihat pada contoh bagan di bawah ini:


Gambar 1. Framework Cluster Industry Pengolahan Ikan (Sumber: Modifikasi bagan Depperindag, 2001)
Dari contoh frame work tersebut nyata terlihat peranan institusi R&D sangat penting terutama dalam penyediaan teknologi spesifik lokalita untuk nelayan-nelayan atau industri-industri kecil yang menjadi supplier industri utama dalam suatu cluster. Dimana bersama-sama Pemda juga berperan dalam pendidikan/training SDM untuk peningkatan kualitas dan skill, terutama untuk nelayan-nelayan kecil dan menengah serta industri-industri pendukung. Sedangkan peranan Pemda sendiri khususnya dalam hal ini lebih dititikberatkan pada pengadaan sarana dan infrastruktur seperti kelistrikan, bahan bakar, akses jalan (transportasi), komunikasi, kondisi bisnis yang kondusif (keamanan, stabilitas, dll), deregulasi dan debirokratisasi terutama dalam proses atau kegiatan eksport produk akhir. Peranan industri utama sendiri jelas selain menghasilkan produk utama yaitu ikan kaleng eksport, juga harus berperan dalam menghidupkan nelayan-nelayan kecil dan menengah dengan hanya mengambil bahan baku ikan yang berkualitas dari nelayan-nelayan tersebut, selain itu juga mengambil bahan-bahan baku lain seperti minyak, es , label, dll. dari industri-industri kecil yang menjadi supplier tetap industri utama. Sedangkan untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan yang berstandar eksport, maka para nelayan tersebut harus dibekali/dilengkapi dengan sarana dan prasarana penangkapan yang berkualitas baik dari Pemda maupun dari industri pengalengan (utama). Dan untuk peningkatan skill dan pengetahuan penangkapan serta manajerial usaha dapat menggunakan teknologi-teknologi hasil kajian institusi R&D, selain itu juga mengikuti training-trainning/pendidikan yang diselenggarakan oleh institusi R&D, Pemda dan industri utama. Sehingga jika sistim ini dapat berjalan dengan baik, maka dipastikan hasil-hasil tangkapan nelayan Indonesia dapat bersaing bahkan mengalahkan ikan-ikan hasil tangkapan nelayan asing, baik dari segi kualitas, kuantitas maupun kontuinitas.
Menyangkut kebijakan-kebijakan atau peraturan-pertauran yang dapat diambil/diterapkan pemerintah daerah menyangkut industri pengalengan ikan, seperti contoh bagan di atas, dapat dijabarkan lewat suatu matrix frame work, seperti di bawah ini:





Kelompok Industri

Problem, Kesempatan/Peluang dan Tantangan Ukuran Pembangunan/ Pengembangan
Kebijakan Umum
Meningkatkan efisiensi, produktivitas, kualitas, persaingan, bahan baku utama, pengembangan integrasi hubungan vertical, peningkatan pengawasan dan pengamanan di perairan Indonesia
Kebijakan pemerintah Kebijakan swasta
1. industri utama: pengalengan ikan
2. industri pendukung: mesin dan peralatan, bahan baku kimia dan aditif lainnya
3. industri yg berhubungan: makanan, pakan ternak, kimia, farmasi, kerajinan tangan 1. Problems:
 Kurangnya kapal/perahu penangkap ikan
 Restrukturisasi industri pengalengan yg beku operasi
 Beberapa bahan baku untuk pengepakan masih harus diimpor
2. Kesempatan/peluang:
 Peningkatan permintaan dunia akan ikan kaleng
 Pengembangan produk perikanan lainnya
 Meningkatnya sharing pasar dalam era perdagangan bebas
3. Tantangan :
 Banyaknya kapal penangkap ikan asing illegal yg beroperasi di perairan Indonesia
 Penurunan potensi perikanan dan kelautan
 Negara-negara tetangga memiliki teknologi penangkapan dan pengolahan ikan yg lebih modern 1. Pembangunan utk:
 Teknologi labor yg efisien
 Desain tekn.yg aplikabel dan ready use, serta aktivitas perekayasaan
 Diversifikasi produk
2. Peningkatan dlm:
 Teknologi pengepakan dan penyimpanan
 Infrastrukuktur transportasi
3.Menyediakan insentif utk kegiatan-kegiatan Research and Development
4. Mendorong :
 Kegiatan-kegiatan R&D
 Peningkatan produktivitas swasta
5. Fasilitasi akses kredit
6.Menghindari pengalihan ikan ke daerah/wilayah yg lain
7.Menyediakan informasi teknologi 1. Meningkatkan kualitas dari bahan baku dgn menggunakan ikan-ikan hasil tangkapan local dan peningkatan efektivitas-cost utk pemeliharaan ikan
2. Otomatisasi dan komputerisasi dr.mesin-mesin dan fasilitas produksi dr. industri pengolahan dll.
3. Meningkatkan aktivitas R&D dlm pemenuhan permintaan pasar
4. Mengembangkan produk makanan dr. bahan baku ikan dan organisme laut lainnya utk bahan baku farmasi
5. Memelihara kesinambungan produksi dgn mengembangkan hubungan terbalik (dr.nelayan kecil ke produsen besar)
Penetapan Working Group dapat terdiri atas:
Institusi R&D daerah, Puslitbangkan Pusat, Universitas, LSM, HNSI, PEMDA

Penutup
Untuk pengembangan usaha perikanan dan kelautan di Sulawesi Utara memerlukan suatu konsep pengembangan yang melibatkan secara aktif semua komponen-komponen utama dalam sistim ini. Komponen-komponen utama dalam hal ini nelayan, industri perikanan, institusi R&D dan Pemerintah Daerah, dimana sinergitas keempat komponen utama ini mutlak diperlukan dan jika salah satu komponen tidak atau kurang berperan atau diberi peran maka percayalah bahwa pembangunan perikanan dan kelautan dengan industrinya yang berbasis kerakyatan tidak akan berjalan dengan mulus, pincang bahkan akan mandek dengan sendirinya dan akan terus saja sebagai bentuk mimpi dan konsep-konsep semu. Akibat langsung yang akan merasakan hal ini adalah para nelayan itu sendiri dan yang akan menuai keuntungan langsung adalah industri-industri besar yang tidak berbasis kerakyatan (kapitalis) serta nelayan-nelayan asing yang dengan leluasanya “menari-nari” di atas penderitaan nelayan-nelayan Indonesia.

No comments: