Thursday, January 3, 2008

MENGAPA HARUS HERAN?

Menteri keuangan RI Dr Sri Mulyani dalam pernyataannya dalam berbagai media massa mengaku heran dengan tindakan atau lebih tepatnya tingkah laku sebagian besar Departemen yang berlomba-lomba menghabiskan anggaran pada tenggat waktu akhir tahun lalu. Begitu gigihnya para Departemen pemerintah ini jorjoran untuk mencairkan sisa anggaran belanja yang belum terealisasi sebelumnya (sebagian besar adalah belanja modal) membuat sang menteri heran.

Menurut saya yang mengherankan dari hal ini adalah keheranan sang menteri akan fenomena ini yang sebenarnya tidak perlu diherankan. Karena sudah menjadi lagu lama bagi hampir semua departemen dan instansi pemerintah, dimana pada bulan-bulan terakhir pada tahun berjalan (November – Desember) maka “wajib hukumnya” untuk segera merealisasi sisa anggaran yang masih mengendap di Kantor Perbendaharaan Negara. Dan hal ini berlangsung bertahun-tahun secara terus menerus bahkan sebelum Mrs. Sri Mulyani menjabat menteri keuangan. Ancaman pemotongan anggaran pada tahun 2008 pun seolah menjadi angin lalu bagi para “pelaku-pelaku” tersebut. Sebenarnya Sang Menteri juga harus interospeksi ke dalam institusinya sendiri. Mengapa? Karena sudah menjadi rahasia umum di kalangan pengelola keuangan institusi pemerintah, bahwa setiap kali akan melakukan pengajuan pencairan anggaran ke Kantor Perbendaharaan Negara yang notabenenya berada di bawah payung DEP.KEU, harus melewati proses pemberian “upeti” yang cukup “fantastis”. Misalkan setiap pencairan dana minimal 50 juta maka suatu insitusi pemerintah (semisal Dinas/ SKPD) harus merogoh dana minimal 5 juta rupiah untuk diberikan ke pihak KPN agar supaya memperlancar semua birokrasi pencairan anggaran tersebut. Dan jika ada institusi yang tidak mengindahkannya, maka harus terima resiko terlambatnya dan berbelit-belitnya pengurusan pencairan anggaran tersebut. Dan ini sudah “lumrah” terjadi apalagi di daerah-daerah.

“Kebiasaan !!”, itulah yang menjadi kata paling tepat untuk menggambarkan keheranan sang menteri terhadap fenomena tersebut. Layaknya banjir yang sudah menjadi hal yang “biasa” buat masyarakat Jakarta pada umumnya. Sehingga segala ancaman dan sangsi pun dianggap “biasa” dan bisa diatur. Semua pihak pengambil dan penentu kebijakan di negeri ini kan bisa dibeli. Segala pemeriksa, auditor pemerintah di negeri ini kan bisa disumpal mulutnya dengan “puluhan juta rupiah”. Dan itu tidak perlu diherankan. Maka jangan heran jika banyak proyek-proyek infrastruktur “setengah mateng” karena dikerjakan saat akhir tahun anggaran.

Sebenarnya pihak-pihak di luar sistem di negeri inipun (wartawan, pengamat, “peng-amat”, pengamen) jangan langsung buru-buru menyalahkan para departemen yang memang nakal tersebut, secara sepihak. Apa yang membuat para anda-anda sekalian merasa paling suci di dunia ini. Merasa bahwa segala hal yang berbau “pemerintah” adalah bobrok. Walaupun pada kenyataannya memang demikian. Namun kebobrokan jangan hanya selalu ditimpakan pada satu pihak. Apa anda-anda pikir sebagai pengamat yang hanya bisa mengacaukan situasi politik dan ekonomi dengan amatan-amatan anda yang amat tidak tepat membuat posisi anda teraman di negeri ini. Justru pernyataan-pernyataan anda yang amat “amit-amit” tersebut membuat situasi semakin chaos. Tambah lagi dengan timpaan tulisan para wartawan yang hanya bisa menyalahkan tanpa memberikan solusi, what for guys?

Negeri ini perlu dibangun dengan hal-hal yang kontstruktif bukan destruktif. Para orang-orang LSM (Non Government Organisation) jangan Cuma berkoar-koar menyalahkan pemerintah walaupun anda-anda memang diakui anti pemerintah (= NGO), namun apa anda tidak sadar dengan koaran anda tersebut secara tidak langsung juga bisa menjual negara? Sebab sebenarnya koaran anda tersebut juga menjadi mata pencaharian anda, ia tokh? Menjadi ladang pencarian uang anda untuk menghidupi keluarga, ia tokh? Lantas uangnya dari mana, ya… dari penyandang dana asing seperti USAID, AUSAID yang sebenarnya bukannya membawa “AID” bagi negara namun juga membawa “AIDS” bagi negeri ini. Virus perpecahan dan neokolonialisme babak baru sudah mereka mainkan untuk terus mencekram negeri ini dalam ketidakstabilan, baik politik apalagi ekonomi.

Jadi kembali lagi bagi Sang Mrs. Menteri, jangan heran dan tak perlu heran sebab keheranan anda membuat rakyat Indonesia menjadi heran juga. Apa yang sebenarnya terjadi dengan negeri ini, masih adakah hal baik dan lurus di negeri ini. Pasti ada cara dan metode guna meminimalisir kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut. Bukan dengan menebar ancaman, namun dengan merombak tatanan sistem yang ada. Menempatkan para kaum profesional muda yang masih memiliki idealisme tinggi pada jajaran sistem pemerintahan. Reduksi peranan para the oldman yang masih terpaku dengan kebiasaan lama. Dan percaya pada kemampuan ekonomi bangsa sendiri, tak perlu tergantung pada bantuan “hutang” yang mencekik dari lembaga-lembaga keuangan kapitalis seperti IMF dan World Bank. Walaupun semua rakyat Indonesia sudah pada tahu bahwa anda (sang menteri) adalah antek-anteknya IMF, ia tokh? Walaupun sebagai ekonom handal, anda pasti sudah sangat tahu bahwa perekonomian syariah (berlandaskan asas Islam) adalah sistem perekonomian yang paling tepat, sebab sudah terbukti pada masa krisis ekonomi Indonesia 97-98, lembaga-lembaga keuangan syariah adalah yang paling survive dibanding lembaga-lembaga keuangan kapitalis yang langsung kolaps dengan terpaan krismon pada saat itu. Dan terbukti pula bahwa cadangan devisa negeri moyangnya kapitalis (AMERIKA SERIKAT) ternyata dalam bentuk emas (dinar). Hal ini mencerminkan bahwa mereka justru belajar dari ajaran Islam bahwa kekayaan yang disimpan dalam bentuk emas nilainya tidak akan susut seperti halnya dalam bentuk uang konvensional. So, why we must always follow the wrong way? The answer is yours…Mrs. Minister.

SALAM..INDONESIA - JAYA

No comments: