Friday, April 17, 2009

KAJIAN KEBIJAKAN HARGA PANGAN NON BERAS DALAM KONTEKS KETAHANAN PANGAN NASIONAL


Zulkifli Mantau[1] dan Feryanto W. Karo-Karo[2]

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Utara
Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor


Abstract

Food security issue is an important topic because food is a fundamental needs to decide the human quality and socio-politics stabilization. So that, it can be indicator to get the good development of each country. In additional, the government have an importance to food problem. It caused of many household in Indonesia or other developing countries has a more expenditure of food (above 60%). The price policy of agriculture commodities is a main instrument of national food policy. Commonly, the targets of price policy are : 1) Protecting the consumer from increase of retail price which exceeding of the consumer purchasing power; 2) Controlling the inflation through price stabilization. In current time, there’s degradation phenomenon of rice self sufficient. So that, It must be find an alternative food beside rice (non rice food). But the problem is market access of the non rice food farmers. They still difficult to enter or access the market. The impact is low price of their products. The aims of this study are : 1) to assess and study of non rice food’s price policy for sustainability of national food security; 2) to assess and study of non rice food’s price policy regarding to impact of farmer’s welfare; 3) to formulate an alternative policy of price policy decided of non rice food in Indonesia. An alternative solution that could be did in the short run was 1) improvement of rural economic institution which easy to reach and access by the whole of rural society and specific location; 2) in the same time, the government must be facilitate the effort diversification through technology innovation. So that, the farmers can improve their product (final goods) and production. In moderation, we can said that we must improve the rural institution, farmer organization include agriculture cooperation institution. So that, the small farmers can protected from a rent seeking phenomenon.

Keywords: non rice food price policy, national food security.





I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Isu ketahanan pangan menjadi topik penting karena pangan merupakan kebutuhan paling hakiki yang menentukan kualitas sumberdaya manusia dan stabilitas sosial politik sebagai prasayarat untuk melaksanakan pembangunan. Karena, itu, pemerintah sangat berkepentingan terhadap masalah pangan, apalagi rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk pangan masih diatas 60 persen.
Fenomena produksi, perdagangan dan konsumsi pangan menuntut peran pemerintah agar produsen dan konsumen domestik dapat dilindungi. Peran tersebut diharapkan mampu menstabilkan harga pangan yang dapat dilakukan melalui kebijakan harga komoditas pertanian dan pangan agar mengurangi ketidakpatin petani dan menjamin harga pangan menjadi lebih stabil bagi konsumen (Ellis, 1992).
Kebijakan harga komoditas pertanian merupakan instrument pokok dari kebijakan pangan nasional. Secara garis besar sasaran kebijakan harga dapat digolongkan ke dalam dua aspek, yaitu :
1. Melindungi konsumen dari kenaikan harga eceran yang melebihi daya beli
2. Mengendalikan inflasi melalui stabilisasi harga
Diversifikasi pangan merupakan isu yang krusial, pada saat program swasembada beras berjalan “terseok-seok”. Hal ini ditempuh dengan pengembangan palawija (jagung, kedelai dan kacang-kacangan) dan sumber pangan non beras lainnya seperti ubi, singkong, sagu yang notabene merupakan makanan pokok di sebagian wilayah Indonesia (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua). Sehingga perlu diatur regulasi harga dasarnya guna memberi kepastian bagi kesejahteraan petani dan mendukung ketahanan pangan nasional.
Untuk melindungi produsen tanaman pangan, pemerintah menetapkan harga dasar berbagai komoditas yaitu: beras, jagung, kedelai, kacang hijau dan kacang tanah. Pada awalnya pemerintah menetapkan harga dasar untuk gabah sejak tahun 1969, kemudian diikuti penetapan harga dasar jagung pada tahun 1977/ 1978. Sejak tahun 1979/1980 secara bersamaan ditetapkan harga dasar untuk komoditas kedele, kacang hijau dan kacang tanah. Khusus untuk kacang tanah, penetapan harga dasar hanya berjalan selama tiga tahun saja, yaitu sampai tahun 1981/1982. Sejak saat itu harga dasar kacang tanah tidak ditetapkan lagi oleh pemerintah, karena harga di pasaran terutama domestik dinilai sangat dapat menguntungkan petani selaku produsen (Amang dan Silitonga, 1990).
Namun masalahnya, rancangan dan implementasi kebijakan harga komoditas pangan tersebut, terutama pangan non beras, belum dirumuskan secara komprhensif, namun hanya berdasarkan pada karakteristik masing-masing komoditas. Kebijakan harga komoditi pangan non beras diterapkan terhadap harga dasar saja tanpa ada batasan yang jelas mengenai harga maksimum. Hal ini berbeda dengan harga dasar beras dimana terdapat ketentuan harga eceran tertinggi yang merupakan refleksi dari harga maksimum itu sendiri.
Timmer dan Silitonga (1985) dalam Amang dan Silitonga (1990) mengemukakan bahwa penetapan harga dasar untuk komoditas palawija berdasarkan pada biaya produksi dan keseimbangan dengan harga dasar gabah. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah masih menempatkan harga komoditas pangan non beras pada urutan kedua setelah prioritas pertama harga gabah/ beras.
Mengamati fenomena yang terjadi saat ini dimana terjadi degradasi swasembada beras, maka mau tidak mau pemerintah harus memalingkan perhatiannya dari beras ke non beras. Namun masalahnya petani palawija (pangan non beras) masih kesulitan dalam hal market (pasar). Tidak terbukanya akses pasar bagi produk hasil pertanian mereka, membuat keterpurukan harga di tingkat petani. Hal ini kontradiktif dengan kondisi di luar negeri, dimana jagung pada saat ini merupakan salah satu primadona pertanian Amerika dan Eropa sebagai bahan baku biofuel, sehingga membuat harga komoditas ini terdongkrak naik. Bagaimana dengan di Indonesia? Sebenarnya hal ini telah pula diantisipasi pemerintah dengan meluncurkan program Revitalisasi Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan, dimana salah satu programnya adalah percepatan produksi jagung Indonesia, khususnya di Indonesia Bagian Timur. Namun karena kelemahan dalam platform yang kurang jelas sehingga program tersebut tidak memiliki konsep dasar yang kuat, disamping itu kendala lainya adalah faktor regulasi berupa ketiadaan/ lemahnya proteksi harga dan akses pasar komoditas pangan non beras, disebabkan karena pemerintah masih tetap terfokus pada percepatan swasembada beras.

1.2 Tujuan Penulisan Makalah
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut maka dapat dikemukakan tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk:
1. Mengkaji kebijakan harga pangan non beras untuk kelangsungan ketahanan pangan nasional.
2. Mengkaji kebijakan harga pangan non beras dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan petani.
3. Merumuskan alternatif kebijakan penentuan harga pangan non beras di Indonesia.









II. LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Harga Produk Pertanian
Kebijakan harga pertanian merupakan instrument umum dari intervensi pemerintah. Pemerintah mengintervensi pada operasi pasar pertanian di Negara-negara yang memiliki perbedaan pembangunan ekonomi yang sangat lebar secara market-oriented dan ekonomi sosialis. Mereka menginginkan pertanian untuk menyuplai surplus pangan, bahan baku industry, tenaga kerja untuk industri, pendapatan dari pajak, dan ekspor untuk perolehan devisa negara (Tsakok, 1990).
Suatu mekanisme yang digunakan untuk mengekstrak dan mentransfer surplus pertanian adalah kebijakan harga. Disincentives yang dihasilkan oleh harga output bersifat tidak dapat balik (unreversed). Lebih jauh lagi, lingkungan makro dan rejim perdagangan merupakan lawan yang kuat terhadap pertanian (Tsakok, 1990).
Selanjutnya Harianto (2008) mengemukakan beberapa garis besar atau pijakan yang harus ditempuh dalam hal pengambilan kebijakan harga produk pertanian, seperti pada skema berikut ini.
Kerangka awal dalam menganalisis kebijakan harga pertanian
Kebijakan harga pertanian yang lengkap
Keseimbangan Parsial
Keseimbangan General
Analysis Static (analisis komparatif/ before-after analysis)
Dynamic Analysis (perjalanan waktu setelah ada kebijakan )
Market agregate
Analysis disagregate
Border Price
Long run opportunity cost







Gambar 1. Skema Pengambilan Kebijakan Pada Produk Pertanian

2.2 Ketahanan Pangan
Ketersediaan pangan tidak identik dengan ketersediaan beras, karena ketahanan pangan tidak identik dengan swasembada beras, meskipun soko guru ketahanan pangan masih bertumpu pada swasembada beras. Secara umum, telah terjadi peningkatan produksi beberapa bahan pangan penting secara meyakinkan seperti semua jenis bahan pangan hewani disamping sumber pangan nabati. Sedangkan produksi beras sebagai bahan pangan utama hanya meningkat sebesar 1,14 persen per tahun. Sebaliknya, terjadi penurunan produksi kedelai dan gula masing-masing 0,15 persen dan 7,12 persen dalam beberapa tahun terakhir. Dalam periode 2002-2003, hampir semua komoditas pangan berada pada posisi kekurangan, kecuali ubi kayu dan minyak goreng sawit, masing-masing 527 ribu ton dan 146 ribu ton pada tahun 2003. Kekurangan terbesar ditemukan pada padi, kedelai dan susu, masing-masing 2,05 juta ton, 3,55 juta ton, dan 1,14 juta ton. Ketimpangan neraca pangan berarti tantangan dalam penyediaan pangan ke depan akan semakin berat dan kompleks (Suryana, 2006).
Pendefinisian ketahanan pangan (food security) berbeda dalam tiap konteks, waktu dan tempat. Sedikitnya ada 200 definisi ketahanan pangan (FAO, 2003 dan Maxwell, 1996) dan sedikitnya ada 450 indikator ketahanan pangan (Hoddinott 1999). Istilah ketahanan pangan (food security) sebagai sebuah konsep kebijakan baru pertama kali muncul pada tahun 1974, yakni ketika dilaksanakannya konferensi pangan dunia (Sage 2002). Maxwell (1996) mencoba menelusuri perubahan-perubahan definisi tentang ketahanan pangan sejak konferensi pangan dunia 1974 hingga pertengahan decade 90an; perubahan terjadi pada level global, nasional, skala rumah tangga dan individu; dari perspektif pangan sebagai kebutuhan dasar (food first perspective) hingga pada perspektif penghidupan (livelihood perspective) dan dari indikator-indikator objektif ke persepsi yang subjektif
Menurut PP Nomor 68 tahun 2002 yang dimaksud dengan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Ketersediaan pangan merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan konsumsi, namun dinilai belum cukup. Untuk itu perlu pemahaman kinerja konsumsi pangan menurut wilayah dan pendapatan.
Indikator yang dapat digunakan untuk menilai kinerja konsumsi adalah tingkat partisipasi dan tingkat konsumsi pangan. Keduanya menunjukkan tingkat aksesibilitas fisik dan ekonomi tehadap pangan. Aksesibilitas tersebut menggambarkan pemerataan dan keterjangkauan penduduk terhadap pangan. Pemerataan mengandung makna adanya distribusi pangan ke seluruh wilayah sampai tingkat rumah tangga, sementara keterjangkauan adalah keadaan dimana rumah tangga secara berkelanjutan mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan untuk hidup yang sehat dan produktif. Indikator lainnya adalah mutu pangan, yaitu dapat dinilai atas dasar kriteria keamanan pangan dan kandungan gizi. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Untuk mendapatkan kualitas gizi yang baik, diperlukan variasi konsumsi dengan instrumen yang dapat digunakan adalah skor Pola Pangan Harapan (FAO-RAPA, 1989 dalam Hariyadi et al. 2003).
Kelemahan paradigma ketahanan pangan pada masa Pemerintahan Orde Baru adalah: (a) terfokus pada dimensi ketersediaan pangan (khususnya beras) pada tingkat harga murah, (b) lemahnya upaya peningkatan pendapatan dan aksesibilitas terhadap pangan yang mengakibatkan krisis pangan tahun 1998, (c) fokus pada ketahanan pangan di tingkat nasional dan mengabaikan ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga dan (d) adanya kebijakan yang kontradiktif yaitu upaya peningkatan produksi dalam rangka pemantapan swasembada pangan, namun harga pangan dipertahankan relatif murah agar terjangkau sebagian besar konsumen (Sudaryanto dan Rusastra, 2000 dalam Hariyadi et al. 2003). Atas dasar kelemahan tersebut, diajukan paradigma baru ketahanan pangan berkelanjutan dengan mempertimbangkan empat dimensi utama, yaitu: ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility), antisipasi risiko kegagalan panen (vulnerability) dan aspek keberlanjutan (sustainability).
Berdasarkan lingkup dan paradigma baru konsep ketahanan pangan maka dalam penelitian ini ketahanan pangan diukur berdasarkan indicator ketersediaan pangan dan aksesibilitas pangan. Ketersediaan pangan diukur dari ketersediaan konsumsi per kapita yang datanya diperoleh dari data Neraca Bahan Makanan Indonesia, Badan Pusat Statistik. Makin besar angka ketersediaan pangan untuk dikonsumsi, makin tersedia pangan di tingkat nasional. Aksesibilitas pangan dapat diproksi dari tingkat konsumsi rumah tangga yang ada dari data Susenas. Makin tinggi konsumsi rumah tangga makin tinggi pula akses rumah tangga tersebut terhadap pangan.
Untuk meliput aspek kualitas ketahanan pangan, maka bahan pangan yang digunakan dalam analisis diukur berdasarkan kandungan energi dan protein. Dengan demikian, selain dapat mengelompokkan beberapa bahan pangan menjadi satu ukuran, analisis ini juga dapat memilah energi dan konsumsi protein. Dalam hal ini protein dapat merepresentasikan kualitas ketahanan pangan.

2.3 Dampak Teoritis Kebijakan Harga Terhadap Produksi dan Kesejahteraan Petani
Secara teoritis kebijakan harga dapat digunakan dalam mencapai tiga tujuan yaitu :
1. Stabilisasi harga hasil-hasil pertanian
2. Meningkatkan kesejahteraan petani, dalam hal ini tingkat pendapatannya, melalui perbaikan dasar tukar (term of trade)
3. Memberi petunjuk dan arah bagi perencanaan jumlah produksi (Mubyarto, 1989).
Hubungannya dengan tujuan kedua tersebut, dapat diuraikan pengaruh dari perubahan harga input dan output terhadap pendapatan produsen.
2.3.1 Kebijakan Harga Output
Dicontohkan dampak kenaikan harga padi terhadap penawaran padi dan pendapatan rumahtangga tani. Kenaikan harga output suatu komoditas terhadap jumlah output yang ditawarkan dapat dijelaskan pada Gambar 2 di bawah ini.
MC

AC

Q1
Output

Rp

P1
0
P2
Q2
b
a












Gambar 2. Respon Penawaran Terhadap Perubahan Harga Output
(sumber : Anwar, 2005)

Pada awalnya dengan harga output P1 ditawarkan sejumlah Q­1 output, penerimaan (revenue) adalah P1Q1 sedangkan pendapatan (profit) adalah (a-P1)Q1. Kenaikan harga output dari P1 menjadi P2 dengan mempertahankan tingkat keuntungan yang maksimum (MC=P) mendorong produsen untuk menambah jumlah output yang ditawarkan dari Q1 menjadi Q2. Penerimaan produsen sekarang adalah P2Q2 sehingga ada kenaikan penerimaan sebesar P1Q1 – P2Q2 dan pendapatan sekarang adalah (b-P2)Q2.


2.3.2 Kebijakan Harga Input
Pengaruh penurunan harga input produksi terhadap jumlah output yang ditawarkan dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini.
Q1
Output

Rp

0
P
Q2
MC2

MC1










Gambar 3. Respon penawaran terhadap perubahan harga output
(sumber : Anwar, 2005)
Pada Gambar 3 terlihat pada awalnya dengan harga output P ditawarkan output sejumlah Q1 sehingga penerimaan awal produsen adalah PQ1. Penurunan harga input menyebabkan biaya produksi menurun pula sehingga kurva biaya marginal (penawaran) bergeser ke kanan. Pada harga output yang konstan, produsen akan menyesuaikan output yang dihasilkannya agar memperoleh keuntungan maksimum (MC = P), yaitu dengan cara menambah jumlah output yang dihasilkan sehingga penerimaan sekarang adalah PQ2 atau terjadi kenaikan penerimaan akibat penambahan jumah output yang ditawarkan sebesar (Q1 – Q2) P.


III. PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PALAWIJA
Pengembangan agribisnis palawija merupakan bagian dari pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Sebagaimana diketahui, palawija adalah tanaman pangan yang merupakan sumber karbohidrat dan protein selain beras. Yang termasuk dalam komoditas palawija antara lain jagung, kacang kedelai, kacang tanah dan ubi kayu. Palawija sangat potensial untuk dikembangkan demi menopang ketahanan pangan untuk mengurangi ketergantungan pada beras. Dengan kata lain komoditas palawija merupakan diversifikasi sumber pangan non beras. Kurang lebih 7,5 juta rumah tangga atau sekitar 30 juta jiwa menjadikan palawija sebagai sumber pendapatannya. Namun karena keterbatasan sumber dana mengakibatkan upaya mengangkat potensi palawija dalam upaya diversifikasi dan tambahan pendapatan selama ini kurang berkembang. Untuk itu melalui revitalisasi pertanian juga dikembangkan model-model pengembangan agribisnis palawija sebagai berikut:
3.1 Pengembangan agribisnis jagung
Indonesia telah menargetkan untuk swasembada jagung pada tahun 2007. Antisipasi ini dimungkinkan mengacu pada pertumbuhan produksi jagung lima tahun terakhir (2000-2004) yang besarnya 4,24 persen per tahun dan laju peningkatan kebutuhan yang besarnya 2,74 persen per tahun (Badan Litbang Pertanian, 2005 dalam Suryana, 2006). Namun target tersebut masih jauh dari harapan karena terjadinya kelangkaan bibit unggul dan kalah bersaing dengan jagung impor dari USA dan Mexico, walaupun pada dasarnya Indonesia memiliki prospek dan potensi untuk menjadi eksportir jagung, sehingga upaya peningkatan kualitas produk perlu mendapatkan perhatian yang serius, diantaranya pengembangan fasilitas pascapanen (khususnya pengeringan) dan pembangunan gudang penampungan dan atau silo.
Pengeringan dan penyimpanan yang baik akan mencegah timbulnya jamur penghasil aflataxin. Dalam konteks pengembangan pengolahan dan pemasaran ada beberapa kegiatan yang perlu dipertimbangkan diantaranya adalah: (1) pengembangan dan penanganan pascapanen dalam rangka peningkatan mutu jagung yang terkait dengan penerapan manajemen mutu, sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan mutu pasar dunia terutama untuk tujuan ekspor; (2) pembangunan unit-unit pengolahan di tingkat petani, gabungan kelompok tani (Gapoktan), dan asosiasi; (3) pembangunan pusat pengeringan dan penyimpanan di setiap lokasi sentra produksi jagung; dan (4) penguatan peralatan mesin terkait dengan kegiatan pengolahan dan penyimpanan jagung, antara lain: pengering jagung (dryer), pemipil (corn sheller), penepung, pemotong atau pencacah bonggol, pencampur pakan (mixer), dan gudang.
Beberapa kebijakan yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan agribisnis jagung, diantaranya adalah: (1) penerapan kebijakan harga minimal regional (HMR). Gorontalo dan beberapa daerah sentra produksi jagung sudah mulai menerapkan kebijakan harga tersebut. Tercatat Produksi jagung Gorontalo pada tahun 2007 sebesar ± 784.000 ton dengan potensi lahan ± 374.000 ha dan potensi luas tanam ± 211.000 ha; (2) pengembangan kawasan jagung Sulawesi (program percepatan pembangunan pertanian dalam rangka Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan/RPPK). Pada tahun 2010 ditargetkan luas panen jagung seluas 1,03 juta hektar dengan tingkat produksi 5,15 juta ton; (3) penguatan kelembangaan dan jaringan pemasaran berbasis Gapoktan; (4) kebijakan pendukung lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah pengembangan insentif investasi, pengembangan kelembagaan keuangan dan permodalan pertanian, pengembangan teknologi dan sumber daya manusia (SDM) pertanian, dan dukungan peraturan atau perundangan.
3.2 Pengembangan Agribisnis Kedelai
Pengembangan agribisnis kedelai Swasembada kedelai diproyeksikan akan dapat dicapai pada tahun 2015, dengan asumsi peningkatan produksi 12 persen per tahun. Peningkatan produksi yang cukup tinggi ini sangat dimungkinkan, mengingat pada awal tahun 1990an Indonesia mampu memproduksi kedelai hampir dua juta ton (Badan Litbang Pertanian, 2005). Program aksi peningkatan produksi kedelai menargetkan luas areal tanam 1,2 juta hektar dan peningkatan produktivitas sekitar dua ton per hektar pada tahun 2015. Disamping perluasan areal tanam dan peningkatan produktivitas, upaya-upaya khusus yang akan dipertimbangkan adalah pengembangan pusat pertumbuhan, pengembangan usaha, dan pengembangan kemitraan.
Kebijakan investasi yang dibutuhkan, mulai dari subsitem hulu hingga subsistem hilir, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, diantaranya adalah (Badan Litbang Pertanian, 2005 dalam Suryana, 2006):
1. Kemudahan prosedur untuk mengakses modal kerja (kredit usaha) bagi petani dan swasta yang berusaha dalam bidang agribisnis kedelai.
2. Percepatan alih teknologi dan diseminasi hasil penelitian dan percepatanpenerapan teknologi di tingkat petani melalui revitalisasi tenaga penyuluh pertanian.
3. Pembinaan, pelatihan produsen, penangkar benih dalam aspek teknis (produksi benih), manajemen usaha perbenihan serta pengembangan pemasaran benih.
4. Mendorong atau membina pengembangan usaha kecil atau rumah tangga dalam subsistem hilir (pengolahan tahu, tempe, kecap, tauco, susu kedelai) untuk menghasilkan produk olahan yang bermutu tinggi sesuai dengan tuntutan konsumen.
5. Kebijakan makro untuk mendorong pengembangan kedelai di dalam negeri dengan memberlakukan tarif impor 20 - 30 persen.
Dalam pencapaian sasaran swasembada kedelai 2015, aspek penting yang perlu dikembangkan adalah pemantapan model pengembangan agribisnis kedelai (Gambar 1). Perlu dibangun keterkaitan fungsional dan institusional yang efektif melalui forum saling kontrol antara Lembaga Usaha Gapoktan dan BULOG yang berperan dalam pengadaan kedelai impor. Harmonisasi kelembagaan ini dibangun dalam rangka penentuan kebutuhan industri pengolah kecap, tahu dan tempe. Pengembangan kedua jenis industri ini diharapkan memberikan manfaat positif bagi pengembangan usaha tani dan kesejahteraan petani kedelai. Pendampingan dan pembinaan utama yang dibutuhkan dalam pengembangan agribisnis kedelai ini adalah ketersediaan dan akses terhadap teknologi dan sarana atau prasarana pengolahan.
Gambar 4. Model Pengembangan Agribisnis Kedelai
Sumber : Damardjati (2006)

3.3 Pengembangan agribisnis ubi kayu
Ubi kayu tidak termasuk sebagai komoditas prioritas dalam program revitalisasi pertanian. Ini bukan berarti komoditas ini dapat diabaikan peranannya dalam upaya peningkatan ketahanan pangan, termasuk pengentasan kemiskinan. Komoditas ini umumnya diusahakan di lahan marginal, melibatkan petani kecil dalam pengusahaannya, dan memiliki keterkaitan kuat kebelakang (sektor hilir atau pengolahan) dalam pengembangannya. Pengembangan komoditas ubi kayu ini memiliki mata rantai dimensi agribisnis yang relatif lengkap dengan produk turunan yang luas karena terkait dengan pengembangan industri pangan, pakan, dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor.
Dalam pengembangan agribisnis ubi kayu perlu dipertimbangkan model kemitraan pengembangan agroindustri ubi kayu (Gambar 5), dengan narasi ringkas sebagai berikut:
1. Sedikitnya terdapat empat sektor utama dalam sistem agroindustri ubi kayu ini, yaitu Gapoktan ubi kayu, industri pakan, pangan, dan non-pangan berbasis olahan ubi kayu, dan eksportir;
2. Keempat pelaku utama ini perlu membangun forum kelembagaan untuk menyepakati penguatan keterkaitan fungsional dan institusional dalam rangka menjaga keberlanjutan agribisnis atau agroindustri ubi kayu;
3. Disamping untuk memenuhi permintaan ekspor atas output industri pengolahan ubi kayu, semaksimal mungkin diupayakan pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan industri berbasis olahan ubi kayu (pakan, pangan, dan non-pangan) di dalam negeri;
4. Pemanfaatan untuk industri di dalam negeri diyakini akan memberikan dampak pengganda yang lebih besar bagi pengembangan perekonomian nasional; dan
5. Pengembangan agribisnis atau agroindustri ubi kayu ini masih membutuhkan fasilitasi pembinaan dukungan teknologi, saprodi, kredit, alsintan, dan sarana pengolahan.

Gambar 5. Model Kemitraan Pengembangan Agroindustri Ubi Kayu
Sumber : Damardjati (2006)




3.4 Pengembangan agribisnis kacang tanah
Pengalaman PT. Garuda Food dalam pengembangan industri pangan (palawija), khususnya kacang tanah memberikan beberapa informasi menarik sebagai berikut: (a) kacang tanah sebagai branded product harganya relatif stabil karena produknya yang bersifat spesifik; (b) industri bertumbuh secara berkelanjutan, karena adanya kontinuitas penawaran dan permintaan yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas harga; (c) kebijakan dan program pengembangan industri harus mampu memberikan nilai tambah sepanjang rantai (primer-sekunder-tertier) melalui pengembangan R&D, teknis proses dan pengembangan produk, distribusi logistik, dan promosi pemasaran; (d) pengembangan industri melalui pendekatan kemitraan secara terpadu sehingga mampu mencapai kinerja industri secara baik (kondisi lancar) dan tidak terdapat pembatas yang berarti dalam pengembangan lahan usaha.
Tujuan kemitraan yang dikembangkan Garuda Food adalah: (a) menjamin kontinuitas suplai bahan baku industri; (b) menjamin kualitas bahan baku; (c) memberikan kepastian harga; dan (d) membangun kemitraan seluas-luasnya dan memberdayakan potensi yang ada di daerah. Strategi kemitraan yang dipertimbangkan mencakup: (a) intensifikasi:
menggunakan sarana produks pertanian yang direkomendasikan oleh industri maupun Dinas Pertanian setempat yang direkomendasikan oleh industri maupun Dinas Pertanian setempat; (b) ekstensifikasi: dengan penggunaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) atau penggunaan lahan perkebunan dengan sistem tumpangsari dan rotasi; dan (c) persyaratan teknis: kesesuaian faktor agronomi, komoditas (varietas), kesepakatan, dan lain-lain.
Model kemitraan pengembangan agroindustri kacang tanah ditampilkan pada Gambar 3. Pada prinsipnya peran industri pengolah (sebagai inti) adalah menyediakan paket teknologi dan membeli produk petani, disamping fasilitasi teknis dan manajemen lainnya kepada petani. Kelompok tani secara umum diharapkan tetap mendapatkan fasilitasi khususnya dalam bentuk ketersediaan dan akses teknologi, manajemen usaha tani, dan penanganan pascapanen. Disamping fasilitasi dan pembinaan teknis dan manajemen, pengembangan agribisnis kacang tanah melalui model kemitraan ini, akan dapat memanfaatkan jejaring kerja pemasaran yang telah dibangun oleh industri pengolah
Gambar 6. Model Kemitraan Pengembangan Agroindustri Kacang Tanah
Sumber : Damardjati (2006)

3.5 Pengembangan agribisnis ubi jalar
Ubi jalar sangat penting dalam tatanan penganekaragaman makanan penduduk. Pola pangan harapan tahun 2000 untuk penduduk Indonesia telah ditetapkan kontribusi bahan pangan umbi-umbian 91,12 gram/kapita/hari. Teknologi budidaya ubi jalar sangat mudah, sesuai dengan agroklimat sebagian besar wilayah Indonesia. Potensi penggunaan cukup besar, produktivitas tinggi, pemeliharaan relatif mudah (tidak rumit). Teknologi pengolahan hasil ubi jalar menjadi aneka macam jenis makanan berbahan baku ubi jalar antara lain keripik, chips, tepung, mie, snack, permen, gula, bahkan es krim dan nasi. Pengembangan olahan nasi beras dilapisi (coating) dengan ubi jalar (30 persen) rasanya signifikan tidak berbeda dari nasi beras 100 persen. Bahkan pemerintah Papua akan mengembangkan nasi ubi jalar bekerja sama dengan pengusaha. Diperlukan pengkajian yang mendalam untuk mendukung pengembangan olahan ubi jalar menjadi nasi ubi khususnya bagi masyarakat tradisonal di Papua. Tentunya pemerintah dapat memfasilitasi inovasi teknologi yang mengarah pada ketahanan pangan, sehingga kedepan ketahanan pangan berbasis beras dapat dikurangi. Saat ini, 95 persen penduduk Indonesia sangat bergantung pada makanan bernama nasi, dengan rata-rata konsumsi 134 kg per kapita per tahun. Dalam neraca makanan, sumbangan beras terhadap sumbangan energi dan protein masih sangat tinggi, yaitu lebih dari 55 persen. Ketergantungan tersebut membuat upaya diversifikasi pangan menjadi stagnant. Secara ekonomi, impor beras dan terigu masing-masing rata-rata dua juta dan empat juta ton per tahun telah menguras devisa. Memang, dua tahun terakhir impor beras turun. Tapi tak ada jaminan ke depan lebih baik. Selanjutnya, secara politik, ketergantungan yang tinggi pada pangan impor membuat posisi politik Indonesia menjadi rentan intervensi asing. Harga pangan di pasar dunia amat berfluktuasi. Antara tahun 1954 hingga 1994 misalnya, harga beras pernah mencapai sekitar 600 dolar AS per ton dan terendah 200 dolar AS per ton. Sebagai negara agraris, Indonesia sebenarnya punya banyak potensi sumber pangan yang dapat dimanfaatkan, selain beras. Menurut Atlas Keanekaragaman Hayati, Indonesia mempunyai 77 jenis tanaman pangan sumber karbohidrat; 75 jenis sumber lemak/minyak; 26 jenis kacang-kacangan; 389 jenis buah-buahan; 228 jenis sayuran; 40 jenis bahan minuman dan 110 jenis rempah-rempah dan bumbu-bumbuan.Di antara tanaman pangan sumber karbohidrat, terdapat beberapa jenis yang memiliki kandungan gizi setara dengan beras/terigu, misalnya garut (Maranta arrundinaceae L) atau ubi kayu (Manihot esculanta), sehingga tanaman ini potensial mensubstitusi beras/gandum. Tidak banyak yang menyadari bahwa penanaman dan pemeliharaan komoditas-komoditas tersebut relatif sangat mudah dan memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Ketela pohon mampu menghasilkan 30-60 ton per hektare, garut 40 ton per hektare, ganyong 30 ton per hektare, dan sukun 30 ton per hektare. Umbi-umbian yang banyak tumbuh di lahan kering ternyata memiliki berbagai keunggulan, yaitu: (1) mempunyai kandungan karbohidrat yang tinggi sebagai sumber tenaga, (2) sumber vitamin A dan sumber protein penting, (3) menghasilkan energi yang lebih banyak per hektare dibandingkan beras dan gandum, (4) dapat tumbuh di daerah marjinal di mana tanaman lain tidak bisa tumbuh, (5) sebagai sumber pendapatan petani karena bisa dijual sewaktu-waktu, dan (6) dapat disimpan dalam bentuk tepung dan pati. Masalahnya, pangan-pangan lokal non-beras ini kontinuitas ketersediaannya masih berfluktuasi, kualitasnya rendah, dan belum diolah menjadi pangan olahan yang menarik, bergengsi, mudah didapat, dan murah harganya. Dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya, sudah waktunya kita memberikan perhatian yang lebih besar untuk mendorong peningkatan pemanfaatan pangan non-beras melalui upaya: (1) peningkatan produktivitas dengan varietas unggul; (2) peningkatan kualitas dengan menggunakan varietas yang mempunyai kandungan zat gizi yang tinggi; (3) pengembangan teknologi penanganan dan penyimpanan yang tepat guna, sehingga tidak banyak yang rusak atau busuk serta tahan lama; dan (4) pengayaan teknologi pengolahan (fortikasi) yang dapat meningkatkan citra dan nilai tambah umbi-umbian agar lebih bergengsi dan murah. Dengan memanfaatkan potensi sumber bahan pangan lokal tersebut, sebenarnya Indonesia dapat menciptakan ketahanan pangan yang tangguh. Bahkan dengan potensi yang demikian besar Indonesia mestinya dapat menjadi negara lumbung pangan dunia sekaligus mampu membantu masyarakat dunia mengatasi kekurangan pangan seperti yang diramalkan oleh FAO. Ketahanan pangan secara luas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kecukupan pangan masyarakat dari waktu ke waktu. Kecukupan pangan ini mencakup segi kuantitas, kualitas, dan distribusinya yang aman, merata, serta terjangkau. Terwujudnya ketahanan pangan tersebut akan tecermin, antara lain, dari ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau daya beli masyarakat serta terwujudnya diversifikasi pangan, baik dari sisi produksi maupun konsumsi, aman untuk dikonsumsi dalam arti tidak membahayakan jiwa dan kesehatan masyarakat, tersebar merata dan terjamin kualitasnya.

IV. KEBIJAKAN HARGA PANGAN NON BERAS vs KETAHANAN PANGAN

Hasil penelitian Ilham, dkk (2006) menunjukkan pengaruh kebijakan harga pangan terhadap ketahanan pangan bahwa baik jangka pendek maupun jangka panjang kebijakan harga pangan dan produk domestik bruto berpengaruh positif terhadap ketersediaan energi di tingkat nasional dan secara statistik pengaruh tersebut sangat signifikan. Artinya, dana yang dikeluarkan pemerintah selama ini untuk membiayai pengadaan pangan melalui kebijakan harga pangan berpengaruh terhadap ketersediaan energi yang bersumber dari beras, jagung, kedele, gula, ubi kayu, ubi jalar, telur dan daging ayam ras dan ayam buras.
Masih menurut hasil penelitian tersebut jika biaya untuk kebijakan harga dinaikkan 10 persen hanya mampu meningkatkan ketersediaan energi 0,33 persen dalam jangka pendek dan 0,59 persen dalam jangka panjang. Demikian juga jika PDB meningkat 10 persen, maka ketersediaan energi dari sumber bahan pangan hanya meningkat 2,45 persen dalam jangka pendek dan 4,35 dalam jangka panjang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan harga pangan tidak efektif pengaruhnya terhadap ketersediaan energi (pangan) di tingkat nasional. Pengaruh PDB, walaupun juga tidak efektif, nampak memberikan respon yang lebih baik. Jika PDB merupakan representasi dari pembangunan ekonomi dari semua sektor, maka wajar jika kebijakan harga pangan merupakan bagian dari pembangunan ekonomi memberikan respon yang lebih kecil. Sehingga jelaslah berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan bahwa dengan penetapan kebijakan harga pangan non beras yang lebih pasti maka akan mendorong masyarakat umum sebagai konsumen memiliki alternatif konsumsi pangan guna menjaga kestabilan dan ketersediaan pangan sebagai sumber ketersediaan energi di tingkat masyarakat. Artinya ketahanan pangan secara umum dapat tercapai, tanpa harus selalu tergantung pada komoditas beras yang akhir-akhir ini harganya selalu meningkat mengikuti harga pasar dunia.
Hasil penelitian Andi Irawan (2008) mengenai variable-variabel yang paling menentukan indeks harga volatile food (konsumsi rumah tangga, exchange rate, impor pangan, PDB tanaman pangan, keterbukaan pasar domestic, M1 dan upah tenaga kerja pertanian), setelah dilakukan uji kausalitas Garnger, maka diperoleh bahwa exchange rate, PDB tanaman pangan, M1 dan kredit pertanian merupakan variable-variabel yang secara nyata mempengaruhi indeks harga volatile food (Tabel 1).
Tabel 1. Uji Kausalitas Granger Variabel-variabel yang mempengaruhi Indeks Harga Volatile Food
Kausalitas

F-Statistic

Probability
Keberadaan Kausalitas

Dari
Ke

Konsumsi Rumahtangga DLOG(CONS)
Indeks Harga Volatile Food DLOG(IHVFI)
0.31715
0.72977
Tidak ada

Exchange rate DLOG(EXR)
Indeks Harga Volatile Food DLOG(IHVFI)
11.1952
0.00010
Ada

Impor Pangan DLOG(MFOODRP)
Indeks Harga Volatile Food DLOG(IHVFI)
1.18476
0.31460
Tidak ada

PDB tanaman bahan pangan
DLOG(YTANITMBL)
Indeks Harga Volatile Food DLOG(IHVFI)
6.99736
0.00219
Ada

M1
DLOG(M1)
Indeks Harga Volatile Food DLOG(IHVFI)
8.69944
0.00061
Ada

Keterbukaan Pasar Domestik
DLOG(OPEN)
Indeks Harga Volatile Food DLOG(IHVFI)
0.84264
0.43697
Tidak ada
Upah Tenaga Kerja Pertanian
DLOG(W_AG)
Indeks Harga Volatile Food DLOG(IHVFI)
1.92177
0.15871
Tidak ada
Sumber : Irawan (2008)
Keterangan: Sample: 1990:1 2004:4


Sehingga jelaslah disini bahwa perubahan/ goncangan harga pangan bukanlah ditentukan oleh tingkat konsumsi rumah tangga serta pasar domestik, yang oleh sebagian kalangan berpendapat bahwa faktor konsumsi rumah tangga merupakan faktor terbesar dalam penentuan indeks volatile food price.
Tabel 2 menunjukkan bahwa padi atau dalam hal ini beras masih merupakan komoditi pangan penting di Indonesia setidaknya sampai pada data tahun terakhir 2006. Sementara komoditi pangan non beras seperti kedelai dan jagung masih merupakan komoditi pangan peringkat dua setelah beras. Hal ini disebabkan karena beras sudah sejak lama merupakan komoditi pangan yang sangat digenjot percepatannya oleh pemerintah terutama lewat program-program yang mendukung swasembada beras, seperti INSUS, SUPRA INSUS, IP 300, dll. Sehingga secara tidak langsung kredibilitas pemerintah yang berkuasa diukur atau ditentukan dengan ketersediaan beras di masyarakat. Padahal sekali lagi dikemukakan bahwa swasembada beras sangat jauh berbeda terminologinya dengan swasembada pangan. Hal yang sama ditunjukkan dalam Gambar 7, dimana terlihat pada grafik tersebut cassava (ubi kayu) justru menempati urutan kedua dalam total produksinya setelah padi dari 2004 – 2008, sedangkan jagung menempati urutan ketiga. Kenyataan ini semakin memperkuat argumentasi bahwa untuk ke depan, beras sudah bukan lagi menjadi satu-satunya komoditi pangan andalan untuk kelangsungan ketahanan pangan nasional. Sebab dengan posisi produksi pangan non beras yang demikian, pemerintah sebenarnya sudah harus jeli dalam menyikapi kebijakan pangan nasional, terutama harus semakin menggenjot produksi pangan non beras sebagai salah satu upaya diversifikasi pangan.
Gambar 7. Produksi Komoditi Pangan Non Beras Nasional 2004 – 2008 (ton)
(** = first forecast) Sumber : www.bps.go.id (2008)
Tabel 2. Kompilasi Data Komoditi Pangan Indonesia 1991 – 2006

Padi/ beras
kedelai
jagung
Tahun
Luas Panen
Hasil/ha
Produksi
Harga
Luas Panen
Hasil/ha
Produksi
Harga
Luas Panen
Hasil/ha
Produksi
Harga

(ha)
(kg/ha)
(ton)
(Rp/ton)
(ha)
(kg/ha)
(ton)
(Rp/ton)
(ha)
(kg/ha)
(ton)
(Rp/ton)
1991
10,281,519
4,346
44,688,240
315,692
1,368,199
1,137
1,555,453
923,821
2,909,100
2,150
6,255,906
267,948
1992
11,103,317
4,345
48,240,008
329,588
1,665,000
1,123
1,869,713
893,839
3,629,346
2,203
7,995,459
247,700
1993
11,012,780
4,375
48,181,088
307,386
1,470,210
1,162
1,708,530
990,780
2,939,534
2,198
6,459,737
273,352
1994
10,733,800
4,345
46,641,500
390,900
1,406,920
1,112
1,564,847
1,109,290
3,109,400
2,209
6,868,880
339,510
1995
11,438,760
4,349
49,744,140
468,534
1,477,432
1,137
1,680,010
1,131,725
3,651,838
2,258
8,245,902
394,087
1996
11,569,729
4,417
51,101,504
481,896
1,273,290
1,192
1,517,180
1,231,884
3,743,570
2,486
9,307,423
477,614
1997
11,140,594
4,432
49,377,056
541,281
1,119,079
1,213
1,356,891
1,367,704
3,355,224
2,614
8,770,851
499,048
1998
11,730,200
4,197
49,236,700
939,861
1,095,070
1,192
1,305,640
2,454,813
3,833,820
2,653
10,169,488
868,854
1999
11,963,204
4,252
50,866,388
1,214,560
1,151,079
1,201
1,382,848
2,608,220
3,456,357
2,663
9,204,036
1,073,870
2000
11,793,000
4,401
51,898,000
1,069,990
825,000
1,234
1,018,000
2,268,290
3,500,000
2,765
9,677,000
930,320
2001
11,500,000
4,388
50,460,800
1,152,740
678,848
1,218
826,932
2,663,080
3,285,900
2,845
9,347,200
1,230,540
2002
11,521,166
4,469
51,489,696
1,246,567
544,522
1,236
673,056
3,110,249
3,126,830
3,088
9,654,105
1,212,018
2003
11,477,357
4,543
52,137,600
1,204,890
526,796
1,275
671,600
3,278,278
3,358,511
3,241
10,886,442
1,255,018
2004
11,922,974
4,536
54,088,468
1,572,500
565,155
1,280
723,483
3,499,490
3,356,914
3,344
11,225,243
1,366,810
2005
11,800,901
4,575
53,984,592
2,038,660
621,541
1,301
808,353
3,893,734
3,625,987
3,454
12,523,894
1,338,403
2006
11,400,000
4,772
54,400,000
-
581,615
1,288
749,038

3,346,427
3,470
11,610,646

TOTAL
182,389,301
70,742
806,535,780
13,275,045
16,369,756
19,301
19,411,574
31,425,197
54,228,758
43,640
148,202,212
11,775,092
RATAAN
21,457,565
8,323
94,886,562
1,561,770
1,925,854
2,271
2,283,715
3,928,150
6,379,854
5,134
17,435,554
1,471,887
(Sumber: www.faostat.fao.org ,2008)


.
Selain itu, berdasarkan Tabel 2 tersebut, jelas terlihat ketimpangan produksi antara pangan beras dan non beras, padahal dari segi nilai jual, khususnya di pasar domestic, komoditi beras menempati urutan kedua secara rata-rata setelah harga jual kedelai yang mencapai Rp 3.938.150/ton dan tidak significant perbedaannya dengan jagung yang hanya selisih Rp 89.883. Artinya komoditi jagung mampu bersaing dengan padi/ beras sehingga bisa mendatangkan keuntungan yang signifikan bagi petani. Lebih jauh lagi, petani memiliki alternative subtitusi komoditi usaha selain padi, sebab pada kenyataannya usahatani padi monokultur sangat tidak menguntungkan petani dalam perolehan pendapatan (income).
Jika dihubungkan dengan ketahanan pangan, terlihat bahwa pada posisi produksi tersebut (Tabel 2) sangat jelas terlihat ketergantungan ketahanan pangan pada komoditi beras dibanding dengan komoditi non beras (jagung dan kedelai). Hal ini mengindikasikan bahwa sasaran program ketahanan pangan melalui diversifikasi pangan non beras belum bisa tercapai. Karena contoh kasus pada kedelai dimana mulai tahun 2000 terjadi penurunan luas panen yang berpengaruh langsung pada penurunan produksi total secara nasional. Hal ini disebabkan karena maraknya konversi lahan pertanian dan menurunnya minat petani untuk menanam kedelai karena langka dan mahalnya bibit unggul. Dampak akhirnya pada ancaman ketahanan pangan atau lebih parah lagi adalah krisis pangan nasional.


V. KEBIJAKAN HARGA PANGAN NON BERAS vs KESEJAHTERAAN PETANI
Mengambil ilustrasi grafik pada Gambar 1 (Sub-sub bab 2.3.1), maka hubungan antara penetapan kebijakan harga pangan non beras yang baku terhadap pendapatan petani (kesejahteraan) dapat dijelaskan. Misalkan pemerintah menetapkan harga jual jagung sebesar P1 (batas bawah) dan atau harga beli jagung sebesar P1 (batas atas), dimana petani memberikan penawaran sejumlah produksi jagung Q1 kg. maka penerimaan dari hasil penjualan sebesar P1Q1 dengan tingkat keuntungan bersih (net profit) yang diperoleh sebesar (a-P1)Q1. Kemudian ketika supply produksi jagung ditingkatkan menjadi Q2 maka harga akan bergerak naik menjadi P2 (dengan tetap mempertahankan keuntungan maksimum MC = P). Sehingga penerimaan dari hasil penjualan (revenue) jagung sebesar P1Q1 – P2Q2 dengan pendapatan bersih sebesar (b-P2)Q2. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan sedikit intervensi pemerintah terhadap harga patokan (jual dan beli) komoditas jagung tersebut, maka petani sebagai produsen akan merasakan peningkatan pendapatan yang cukup signifikan, sehingga secara langsung mempengaruhi tingkat kesejahteraan rumah tangga tani. Dengan catatan bahwa penentuan kebijakan harga jual/beli jagung tersebut harus dibarengi dengan regulasi dan sangsi hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar, terutama pada para pedagang yang membeli hasil jagung petani. Disamping itu persatuan petani yang kuat dalam wadah kelompok tani dapat memperkuat posisi tawar petani dalam mekanisme pasar.
Penjelasan teoritis tersebut kontradiktif dengan hasil kajian Daryanto (2008)[3] yang mengemukakan bahwa terkait dengan daya beli (purchasing power) kelompok miskin dalam situasi harga pangan yang meroket, ada dua pilihan, yaitu mengontrol harga dengan menetapkan harga maksimum (ceiling price) atau meningkatkan daya beli. Namun penetapan harga maksimum bukanlah pilihan yang baik karena membutuhkan biaya administrasi dan pengawasan yang tinggi, sementara kemampuan pemerintah terkait hal tersebut sangat terbatas dan amat beresiko. Sehingga pilihan terbaik adalah meningkatkan daya beli dengan memberikan subsidi pangan kepada penduduk miskin, yang notabene sebagian besar adalah petani di pedesaan (rural sector).
Penelitian Irawan (2007) menemukan bahwa transmisi harga padi, jagung, ubi kayu dan kacang tanah dari konsumen ke produsen berkisar antara 65.6% - 81.3%. Transmisi harga tertinggi terjadi pada pemasaran padi dimana sekitar 81 % kenaikan harga yang terjadi di daerah konsumen diteruskan kepada petani di daerah produsen. Tingginya transmisi harga beras tersebut dapat terjadi akibat dua faktor yaitu : (1) Adanya intervensi pemerintah dalam mengendalikan harga padi melalui kebijakan harga dasar gabah sehingga kekuatan monopsoni/oligopsoni yang dimiliki para pedagang padi dapat ditekan. (2) Karena merupakan bahan pangan pokok maka daerah produsen beras relatif tersebar menurut wilayah sehingga jarak antara daerah produsen dan daerah konsumen relatif dekat. Faktor jarak ini pula yang menyebabkan transmisi harga palawija umumnya lebih tinggi dibanding sayuran karena daerah produsen komoditas palawija secara umum lebih tersebar menurut wilayah dibanding daerah produsen sayuran.
Landasan argumentasi yang memperkuat hasil tersebut mengatakan bahwa dalam pemasaran komoditas pertanian transmisi harga dari pasar konsumen ke pasar produsen yang relatif rendah merupakan salah satu indikator yang mencerminkan adanya kekuatan monopsoni atau oligopsoni pada pedagang. Hal ini karena pedagang yang memiliki kekuatan monopsoni atau oligopsoni dapat mengendalikan harga beli dari petani sehingga walaupun harga di tingkat konsumen relatif tetap tetapi pedagang tersebut dapat menekan harga beli dari petani untuk memaksimumkan keuntungannya. Begitu pula jika terjadi kenaikan harga di tingkat konsumen maka pedagang dapat meneruskan kenaikan harga tersebut kepada petani secara tidak sempurna, dengan kata lain kenaikan harga yang diterima petani lebih rendah dibanding kenaikan harga yang dibayar konsumen. Pola transmisi harga seperti ini tidak menguntungkan bagi petani karena kenaikan harga yang terjadi di tingkat konsumen tidak sepenuhnya dapat dinikmati petani, sebaliknya jika terjadi penurunan harga. Sehingga dari hasil penelitian dan penjelasan tersebut dapat dikemukakan bahwa peran pemerintah dalam menentukan harga pangan khususnya non beras untuk tujuan mensejahterakan petani sangat diperlukan, terlebih untuk mencegah permainan harga komoditas oleh para pedagang, yang bukan saja mendatangkan kerugian bagi petani sebagai produsen tapi juga masyarakat umum sebagai konsumen. Sehingga dampaknya bukan hanya pada tingkat kesejahteraan petani saja namun bisa meluas pada ancaman ketahanan pangan karena kenaikan atau ketidakstabilan harga pangan yang menyebabkan pada turunnya kemampuan konsumen membeli pangan sehingga berakibat pada terjadinya krisis pangan.
Dampak yang lebih jauh dari fenomena ini adalah terjadinya agflation, yakni inflasi yang ditimbulkan oleh meningkatnya harga-harga pangan karena terjadinya peningkatan tingkat konsumsi dan penggunaan pangan untuk produksi energy alternatif, sementara pasokan pangan tetap atau bahkan menurun (Daryanto, 2008).
Kebijakan harga pertanian (komoditas strategis) tentunya secara tidak langsung akan mempengaruhi kesejahteraan petani, karena kebijakan harga bertujuan melindungi dua kelompok yang memiliki kepentingan konsumen atau produsen, dan atau keduanya, pada umumnya kebijakan harga pertanian relatif tidak memihak terhadap produsen/petani. Karena kebijakan harga yang ditetapkan, pada umumnya hanya dilihat dan dipengaruhi oleh kelompok yang memiliki kekuatan dari sisi politik (kaum urban), dengan demikian tingkat harga yang diterima petani relatif rendah, dibarengi dengan tingkat inflasi akan memperburuk tingkat kesejahteraan petani. Yakni, berdasarkan teori bahwa harga yang dibayarkan petani jauh lebih besar dari harga yang diterima petani, maka nilai tukar petani (NTP) akan jauh lebih rendah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tingkat kesejahteraan petani dapat ditunjukkan melalui NTP tersebut. Dari aspek makro, kondisi inflasi yang selalu meningkat akan meningkatkan harga bagi konsumen, dimana petani juga sebagi konsumen produk lain ataupun produk yang dihasilkan. Hal ini akan menyebabkan tingkat kesejahteraan petani akan jauh lebih rendah dari kaondisi yang diperikirakan. Sehingga diperlukan upaya kebijakan yang sesuai untuk mengakomodasi semua pihak, termasuk kepentingan para petani sebagai produsen.
Adanya perlakuan yang berbeda dalam penetapan harga bagi komoditas beras dengan komoditi pangan lainnya selain beras akan memberikan efek yang berbeda pula. Sebagaimana kita ketahui bahwa hampir dapat dikatakan bahwa belum tampak intervensi pemerintah melalui kebijakan harga dasar untuk komoditas pangan non beras. Adanya perbedaan tersebut, akan memberikan pengaruh yang berbeda baik bagi petani pangan beras maupun petani pangan non beras. Jika fokus ketahanan pangan hanya bersandar pada swasembada beras, maka komoditas lain akan tersingkirkan, karena petani pangan non beras tidak akan mendapat apa-apa, hal ini disebabkan karena petani pangan non beras tidak mendapat insentif baik berupa kepastian harga yang sesuai dan kepastian pasar. Seperti diketahui bahwa harga komoditas pangan non beras ditentukan pada mekanisme pasar, yakni harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran sehingga hal ini memperlemah posisi tawar petani serta komoditas itu sendiri dimata petani sebagai produsen hasil-hasil pertanian. Walaupun permintaan realtif tinggi, dengan supply yang tetap dimana kondisi ini akan ‘memaksa harga’ akan naik, namun perlu disadari tingkat harga yang diterima petani jauh dari kenaikan harga dari penjual kepada konsumen, sehingga karena ketiadaan kepastian harga, petani tetap tidak mendapat insentif. Harga komoditas pangan non beras yang berfluktuatif, menjadi alasan para pedagang dan pengumpul untuk menekan harga ditingkat petani, disamping keterbatasan informasi yang dimiliki petani yang sangat minim dan bahkan tidak lengkap.
Disamping tidak adanya penetapan harga dasar bagi komoditas pangan non beras masalah lain yang timbul dari tidak adanya harga dasar tersebut adalah pasar yang tidak terjamin. Pasar yang tidak terjamin untuk menampung komoditas pangan non beras, menjadi komoditas pangan yang memiliki akses yang sama dengan beras, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa pasar komoditas pangan non beras, relatif tertutup bagi konsumen lain. Hal ini akan menyebabkan seolah-olah tdak ada lagi bahan pangan alternatif yang dapat diperoleh konsumen di pasar selain beras. Sehingga dengan demikian permintaan pangan dari non beras untuk pangan akan menurun. Adapun komoditas pangan non bears tersebut hnaya digunakan untuk memenhui kebutuhan industri yang berbahan baku komoditas tersebut ataupun untuk kebutuhan pakan ternak, yang semakin tinggi jumlah permintaannya.
Berdasarkan pemaparan dua kondisi diatas bahwa dapat dijelaskan karena tidak adanya kebijakan harga dasar pangan non beras dan ketidakpastian pasar akan menyebabkan tidak adanya jaminan harga yang akan diterima oleh petani. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa harga-harga yang diterima petani akan jauh lebih rendah dari harga-harga yang dibayar oleh petani, terutama para petani kecil, perbandingan harga-harga yang diterima dan dibayarkan adalah nilai tukar petani (NTP), yang umum dijadikan sebagai indikator kesejahteraan petani. Jika NTP mengalami penurunan, mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan petani juga turun, sehingga jika hal ini terus berlangsung, insentif untuk melakukan usahatani pangan non beras tidak akan menguntungkan, sehingga petani beralih ke profesi lainnya, seperti buruh tani, buruh pabrik, supir becak dan lainnya.
Memperhatikan tingkat kesejahteraan petani melalui NTP (baik petani pangan beras dan non beras) sejak tahun 2003 hingga tahun 2006 menunjukkan trend yang menurun untuk Pulau Jawa. Ini akibat dari tingginya harga saprotan, serta terjadinya kelangkaan pupuk. Pada tahun 2005, seluruh propinsi di Pulau Jawa memiliki angka NTP yang menurun dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan Propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki angka NTP yang kurang dari 100 pada tahun 2005 dan 2006. Gambaran mengenai kesejahteraan petani ditunjukkkan pada Tabel 3.

Tabel 3. NTP Tahun 2002 - 2006
TAHUN
Pulau Jawa
Jawa Timur
Jawa Tengah
Jawa Barat
DI Yogyakarta
2002
110.6
113.3
125.3
117.4
2003
121.3
124.0
132.3
141.5
2004
114.6
117.7
130.7
126.3
2005
91.8
92.3
112.4
122.0
2006*
94.3
95.9
113.7
126.2
Sumber: BPS, 2006 (diolah)
*: sampai dengan Agustus 2006

Nilai tukar petani (NTP) yang dari tahun ketahun semakin menurun menunjukkan memang diperlukan upaya dalam penetapan harga dasar yang sama dengan beras, sehingga dengan demikian petani mampu untuk memilih komoditas lain yang menguntungkan untuk kegiatan usaha taninya. Dari Tabel 2 tersebut walaupun notabene NTP diatas merupakan gabungan antara petani pangan beras dan non beras serta memiliki trend yang menurun, paling tidak penetapan harga dasar perlu diterapkan pada komoditas pangan non beras, sehingga akan mampu memberikan insentif kepada petani untuk lebih memberikan kepastian usaha yang menguntungkan.






VI. ALTERNATIF KEBIJAKAN HARGA PANGAN NON BERAS
Pembangunan di bidang pangan harus diarahkan pada upaya peningkatan swasembada pangan yang tidak hanya berorientasi pada beras dan gandum saja namun didukung pula oleh jenis-jenis komoditi lokal-strategis (multipurpose tree specieses). Dengan desain demikian, ketahanan pangan kita akan menjadi tangguh.
Permasalahan lebih lanjut dari kenaikan harga-harga pangan pokok tersebut adalah ketika kenaikan harga-harga tersebut bukan saja menyebabkan masyarakat menjadi sulit untuk akses kepada pangan pokok tetapi juga menyebabkan mereka menjadi semakin sulit atau bahkan kehilangan akses untuk kebutuhan primer non pangan seperti kesehatan, sandang dan pendidikan. Tentulah yang paling merasakan kegetiran dari kenaikan harga-harga ini adalah mereka yang berada pada strata ekonomi terendah dalam masyarakat seperti kalangan buruh, terlebih-lebih bagi mereka yang berpenghasilan tidak tetap seperti para petani, nelayan dan para pengangguran.
Pertanyaan utama yang perlu kita ajukan lagi dari fenomena kesulitan rakyat kecil di lapangan khususnya dalam kasus kenaikan harga bahan pangan pokok ini adalah ”dimana negara ketika rakyat miskin membutuhkannya”? Para pemikir peran negara dalam kesejahteraan telah menggarisbawahi bahwa setidaknya ada dua fungsi negara dalam mensejahterakan rakyatnya; Pertama, fungsi alokatif, dalam fungsi ini negara mengalokasikan anggarannya dengan tujuan menyediakan secara memadai barang-barang publik kepada masyarakat, barang-barang publik ini penyediaannya diserahkan kepada negara, menimbang bahwa barang-barang ini sangat dibutuhkan publik (antara lain; infrastruktur, pendidikan, fasilitas kesehatan, keamanan), yang jika diserahkan kepada swasta melalui mekanisme pasar akan terjadi dua hal yakni; pertama, jumlahnya tidak tersedia secara memadai karena sifat suatu barang publik yang umumnya sulit memberikan harga atasnya karena sulitnya memisahkan atau mentransfer hak pemilikan dari mereka yang bersedia membayar dengan mereka yang tidak mau membayar barang tersebut (contoh barang yang sedemikian adalah jalan raya). Kedua, walaupun sektor privat mau menyediakannya, pastilah dengan jumlah yang terbatas karena investasi untuk meyediakan barang publik ini adalah sangat besar, akibatnya harga barang-barang ini akan menjadi mahal jika penyediannya diserahkan pada pihak swasta (contohnya pendidikan dan kesehatan). Selanjutnya, jika negara berhasil menjalankan fungsi alokatifnya secara baik maka kenaikan harga bahan pangan pokok ini tentulah tidak menyakitkan bagi masyarakat. Bayangkan suatu keadaan dimana rakyat mendapatkan pendidikan gratis dengan kuantitas dan kualitas yang baik, akses kesehatan dan perumahan yang dibantu oleh negara maka proporsi pendapatan rumahtangga mereka akan semakin banyak tersedia untuk kepentingan pangan karena akses akan kebutuhan primer non pangan (pendidikan, kesehatan dan perumahan) telah dibantu atau disediakan oleh negara.
Ketiga, Fungsi distributif, fungsi ini ditujukan untuk menolong kelompok-kelompok masyarakat yang terpaksa terpinggirkan dan termaginalisasikan dalam interaksi ekonomi melalui mekanisme pasar. Kenyataannya dalam konteks kekinian kita, kegagalan negara juga kita lihat dalam fungsi ini. Entah telah berapa puluh triliun uang rakyat yang kita alokasikan untuk beragam subsidi tetapi pada kenyataannya efektifitas subsidi itu menjadi tanda tanya besar ketika dihadapkan pada dua pertanyaan yakni apakah subsidi itu telah sampai kepada yang berhak menerimanya dan apakah subsidi itu berkorelasi positif dengan berkurangnya jumlah orang miskin dimasyarakat.
6.1. Agenda kebijakan
Berdasarkan fokus analisis atau sumber inkonsistensi seperti dibahas di atas, maka agenda kebijakan (harga) pertanian dan pangan dapat diikhtisarkan sebagai berikut: Pertama, jaminan ketersediaan pangan bagi penduduk miskin dan rawan pangan di seluruh pelosok Tanah Air, termasuk daerah-daerah yang tertimpa bencana alam dan kemanusiaan. Di tingkat praktis, kebijakan operasi pasar khusus (OPK) perlu lebih dipertajam dan dimodifikasi sesuai dengan perubahan kewenangan yang dimiliki pemda. Jika diperlukan, upaya redistribusi pangan untuk kelompok miskin ini perlu disertai upaya restitusi pendapatan (income restitution) yang lebih adil, misalnya dengan mekanisme pajak progresif bagi para pedagang beras yang terlalu eksesif mengambil keuntungan abnormal. Pemerintah transisi perlu mendorong secara aktif pembentukan stok pangan daerah yang lebih rasional, dengan dukungan data-base yang dapat diakses segenap lembaga publik dan lembaga swasta yang memerlukannya.
Sudah terlalu lama, pemerintah pusat dan daerah tidak melakukan pemantauan perubahan tingkat pendapatan pedesaan. Saat inilah waktunya untuk melakukan investasi besar yang dapat segera bermanfaat bagi agenda kebijakan ekonomi secara keseluruhan. Artinya, komitmen di tingkat makro, serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter juga amat diperlukan untuk mendukung kebijakan dan program jaminan ketersediaan pangan.
Kedua, lebih serius melaksanakan agenda perlindungan terhadap petani, baik melalui implementasi kebijakan harga perlindungan petani (HPP) maupun diplomasi dalam perdagangan internasional. Pemerintah transisi sekarang ini perlu segera menetapkan mekanisme penentuan HPP tersebut, jika perlu melibatkan unsur independen seperti lembaga penelitian non-pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Basis keputusan rasional dan obyektif tentu saja perlu dikedepankan, bukan lagi memanfaatkan kekuatan asimetis aparat birokrasi, pedagang dan tengkulak yang cenderung masih dilandasi kepentingan rent seeking yang amat jauh dari prinsip keadilan.
Dalam jangka pendek, langkah pengembangan lembaga keuangan pedesaan yang mudah terjangkau dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat diharapkan dapat menjembatani kebutuhan mendesak dalam investasi dan modal kerja untuk diversifikasi usaha dan pengembangan agrobisnis. Pada saat yang sama, pemerintah transisi juga perlu memfasilitasi diversifikasi usaha tersebut melaui pengembangan teknologi peningkatan produksi dan pascapanen yang lebih location-specific. Tidak berlebihan bila dikatakan, pengembangan kelembagaan di tingkat pedesaan, organisasi petani yang lebih tanggap terhadap perubahan, termasuk koperasi pertanian yang lebih steril dari kepentingan birokrasi yang cenderung pragmatis.
Ketiga, dialog terbuka-dalam arti yang lebih mendalam dengan kerangka tahapan evolusioner yang jelas-antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Agenda ini sangat berguna untuk menemukan beberapa sintesis persepsi dan keinginan daerah dengan pusat. Tidak akan terlalu produktif apabila pusat terus-menerus mengeksploitasi pemikiran dan presumsi bahwa daerah tidak siap dengan otonomi daerah atau kewenangan yang demikian besar. Demikian pula, akan terjadi kontra-produktif apabila daerah selalu bersikap dengan anggapan prejudice bahwa pusat tidak serius dan tidak sungguh-sungguh menyerahkan kewenangannya kepada daerah. Kedua pihak ini perlu sama-sama menyadari bahwa desentralisasi dan otonomi daerah adalah salah satu strategi untuk mengembangkan pertanian yang lebih area-specific sekaligus berkontribusi pada pengembangan pedesaan.
Masa-masa sentralistik yang amat top-down sudah lewat, apalagi dampak yang ditimbulkannya pun cukup menyakitkan, seperti inefisiensi dan tidak termanfaatkannya kapasitas institusional yang menghasilkan biaya sosial-politik yang juga tidak sedikit. Namun demikian, kedua pihak juga perlu menyadari bahwa implementasi desentralisasi dan otonomi daerah tidaklah sederhana, karena dapat terpeleset menjadi fragmentasi pasar yang tidak perlu, perburuan rente para elite daerah (dan pusat) yang sering mengeksploitasi dan menyalahgunakan akses ekonomi dan politik yang dimilikinya. Agenda kebijakan yang mampu mengenali dan mengantisipasi beberapa hal inilah yang perlu dirumuskan dan dilaksanakan.
VII. PENUTUP

Berdasarkan fokus analisis pembahasan di atas, maka agenda kebijakan harga pertanian dapat diikhtisarkan sebagai berikut jaminan ketersediaan pangan bagi penduduk miskin dan rawan pangan di seluruh pelosok Tanah Air, termasuk daerah-daerah yang tertimpa bencana alam dan kemanusiaan. Melihat permasalahan yang ada dan kondisi faktual yang ada, maka melalui tulisan ini, akan direkomendasikan beberapa alternatif kebijakan dalam penentuan harga dasar pangan non beras di Indonesia, alternatif ini tentunya bertujuan untuk menjaga stabilisasi ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahateraan petani, khususnya petani pangan non beras (petani palawija) yang selama ini kurang diperhatikan pemerintah, sehingga tujuan untuk swasembada pangan dan ketahanan pangan dapat tercapai. Adapun rumusan beberapa alternatif kebijakan harga pangan non beras yang mendukung kelangsungan ketahanan pangan sekaligus berpengaruh pada kesejahteraan petani adalah :
1. Sudah seharusnya pemerintah mengkaji ulang ketahanan pangan yang berbasis pada komoditas pangan beras, pemerintah harus mampu meningkatkan pangan non beras (Jagung, Ubi, singkong, kedelai dan sagu) yang mempunyai potensi besar dikembangkan. Peningkatan produksi pangan untuk mendukung ketahanan pangan dapat dilakukan dengan menerapkan kembali kebijakan harga dasar pangan non beras pada komoditas-komoditas diatas, sehingga petani akan mendapatatkan kepastian harga dan insentif untuk melakukan kegiatan usaha tani selain pangan beras. Kebijakan penetapan harga dasar untuk komoditas pangan non beras pernah diberlakukan oleh pemerintah pada tahun 1977/1978 untuk komoditas jagung, dan sejak tahun 1979/1980 secara bersamaan ditetapkan harga dasar untuk komoditas kedelai, kacang hijau, dan kacang tanah (Amang dan Silitonga, 1995). Dari kasus tersebut, ditunjukkan bahwa penetapan harga dasar memberikan insentif kepada produsen untuk mau memproduksi komoditas selain beras, sehingga produksi meningkat, dan kepastian harga juga terjamin. Tidak hanya itu, penetapan harga dasar pada masa itu memberikan dorongan harga yang lebih dan diatas harga dasar yang ditetapkan. Konsep kebijakan harga dasar dalam hal ini sangat berbeda dengan konsep harga dasar pada komoditi beras, dimana pemerintah memiliki kewajiban untuk membeli hasil gabah petani. Namun dalam konsep kebijakan harga dasar pangan non beras (palawija) kewajiban pembelian hasil panen petani tidak melekat pada pemerintah, dalam hal ini pemerintah hanya menetapkan suatu regulasi yang kuat tentang harga batas atas pembelian (ceiling price), sehingga dapat mencegah para spekulan untuk mempermainkan harga di tingkat petani. Regulasi ini harus diikuti dengan sangsi-sangsi yang tegas serta MONEV (monitoring dan evaluasi) selama berjalannya kebijakan ini.
2. Selanjutnya diharapkan rancangan dan implementasi kebijakan harga komoditas pangan non beras tersebut harus dirumuskan secara komprehensif, dengan tetap memperhatikan karakteristik dari masing-masing komoditi yang ada. Kebijakan penetapan harga pangan yang komprehensif disini adalah dengan cara memperhatikan kebijakan harga dasar ataupun harga pembelian pemerintah (HPP) untuk beras sendiri agar kebijakan yang dirumuskan serta diimplementasikan tidak hanya terfokus pada kebijakan harga dasar beras. Hal ini dimaksudkan agar, komoditas pangan non beras dapat berkembang karena ada insentif harga yang menguntungkan petani.
3. Untuk mendukung kebijakan harga pangan non beras tersebut juga dapat didukung dengan memperbaiki pasar yang ada sehingga tercipta kepastian pasar bagi komoditas pangan non beras. Maksud dari aplikasi kebijakan ini adalah pemerintah harus mampu menjalankan program diversfikasi pangan, sehingga konsumsi eneergi karbohidrat terbesar itu tidak hanya dari beras saja namun dari komoditas-komoditas pangan non beras lainnya, seperti : Jagung, ubi, singkong, Kedelai dan Sagu. Dengan adanya program diversifikasi tersebut, maka konsumen akan mulai beralih untuk mengkonsumsi pangan non beras, sehingga permintaan akan komoditas tersebut akan meningkat. Dengan adanya permintaan komoditas pangan non beras yang semakin meningkat, maka ini akan memperkecil petani untuk beralih mengusahakan komoditas lainnya, seperti beras.
Dalam jangka pendek, langkah pengembangan lembaga keuangan pedesaan yang mudah terjangkau dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat diharapkan dapat menjembatani kebutuhan mendesak dalam investasi dan modal kerja untuk diversifikasi usaha dan pengembangan agrobisnis pangan non beras. Pada saat yang sama, pemerintah juga perlu memfasilitasi diversifikasi usaha tersebut melaui pengembangan teknologi peningkatan produksi dan pascapanen yang lebih location-specific. Tidak berlebihan bila dikatakan, pengembangan kelembagaan di tingkat pedesaan, organisasi petani yang lebih tanggap terhadap perubahan, termasuk koperasi pertanian yang lebih steril dari kepentingan birokrasi yang cenderung pragmatis.











DAFTAR PUSTAKA

Amang, B., Silitonga, 1990. Kebijaksanaan Harga, Subsidi dan Diversifikasi Produksi dan Konsumsi Pangan. Dalam buku Diversifikasi Pertanian : dalam proses mempercepat laju pertumbuhan nasional. Penyunting: Suryana,A., A.Pakpahan dan A.Djauhari. Hasil Konpernas X PERHEPI - 1989, Jakarta.

Anwar, K., 2005. Analisis Respon Produksi dan Konsumsi Pangan Rumahtanggai Petani : Simulasi Perubahan Kebijakan Harga. Tesis. Sekolah Pasca Sarjana – Institut Pertanian Bogor.

Badan Pusat Statistik, 2006, 2008. www.bps.go.id

Damardjati, D.J., 2006. Kebijakan dan Program Nasional Pengembangan Agribisnis Palawija. Prosiding Seminar Nasional : Pengembangan Agribisnis Berbasis Palawija di Indonesia: perannya dalam peningkatan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Bogor, 13 Juli 2006. Economic and Social Commission for Asia and The Pacific. UNESCAP-CAPSA

Daryanto, A., 2008. Selamat Tinggal Era Pangan Murah. Artikel Majalah Trobos Maret 2008.

Ellis, F., 1992. Agricultural Policies in Developing Countries. Cambridge University Press, London

Erizal Jamal, Dewa K. Sadra, dan Saptana. 2008. Penguatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga dan Wilayah Sebagai Basis Ketahanan Pangan Nasional. www.pse.litbang.deptan.go.id

FAO 2003, Trade Reform and Food Security – Conceptualizing the linkages

Hariyadi, R.D., Hardinsyah, P. Hariyadi, N. Andarwulan, N.S. Palupi, E. Syamsir dan E. Prangdimurti. 2003. Kebijakan dan Keragaan Riset Diversifikasi Pangan Pokok di Indonesia. Kerja Sama Kementerian Riset dan Teknologi dengan Pusat Kajian Makanan Tradisional Institut Pertanian Bogor. Bogor

Harianto, 2008. Materi Kuliah Kebijakan Harga Pertanian. Sekolah Pascasarjana-Program Mayor Ilmu Ekonomi Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Hoddinott, J. 1999. Operationalizing Household Food Security in Development Projects: An introduction. International Food Policy Research Institute Technical Guide No.1, Washington, D.C.

Ilham N., H.Siregar2, dan D. S. Priyarsono, 2006. Efektivitas Kebijakan Harga Pangan terhadap Ketahanan Pangan. Jurnal Agro Ekonomi, Volume 24 No.2, Oktober 2006. www.pse.litbang.deptan.go.id

Irawan, A., 2008. Faktor-Faktor Penentu Perilaku Harga Volatile Food (Determinants of Volatile Food Price Behaviour). Makalah Hasil Penelitian. http://andiirawan.com/2008/03/18. acces and download at 18 Juni 2006, 1:16 PM.

Irawan, B., 2007. Fluktuasi Harga, Transmisi Harga Dan Marjin Pemasaran Sayuran Dan Buah. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian Volume 5 No. 4, Desember 2007 : 358-373. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. www.pse.litbang.deptan.go.id. Acces and download at 18 Juni 2008, 11:52 AM

Mubyarto, 1989. Pengantar Ekonomi Pertanian. Edisi III. Penerbit LP3ES, Jakarta

Maxwell, S., 1996. Food security: a post-modern perspective. Food Policy, Vol. 21. No. 2.

Sage, C. (2002) Food security and Environment. In Page & Redclift, ed. (2002) Human Security and the Environment: International Comparisons. Cheltenham: Edward Elgar.

Suryana, A., 2006. Strategi Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Palawija. Prosiding Seminar Nasional : Pengembangan Agribisnis Berbasis Palawija di Indonesia: perannya dalam peningkatan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Bogor, 13 Juli 2006. Economic and Social Commission for Asia and The Pacific. UNESCAP-CAPSA.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2002. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2002. Tentang Ketahanan Pangan. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta

Tsakok, I., 1994. Agricultural Price Policy. A Practitioner’s Guide to Partial-Equilibrium Analysis. Cornell University Press, Ithaca and London.

www.faostat.fao.org , 2008. Database Food Balance Sheet.
.
[1] Peneliti Muda di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Utara/ Mahasiswa S2 Mayor Ilmu Ekonomi Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB)
[2] Staf Pengajar di Departemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor (IPB)/ Mahasiswa S2 Mayor Ilmu Ekonomi Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB)

[3] Dr. Arief Daryanto, M.Ec dalam artikelnya berjudul “Selamat Tinggal Era Pangan Murah” dipublikasikan pada majalah Trobos Bulan Maret 2008

No comments: